Yogya Wacanakan Bansos Seumur Hidup bagi Lansia Miskin, Pertimbangkan 4 Hal Ini Dulu

Seiring menurunnya kemampuan kerja penduduk lansia, akibat usia ataupun disabilitas, mereka menjadi lebih rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan dibandingkan dengan penduduk yang lebih muda. Penurunan kesehatan lansia akan mempengaruhi produktivitas kerja, dan ketika produktivitas menurun, akan terjadi penurunan sebagian atau bahkan seluruh pendapatan. Berkurangnya pendapatan kemudian akan memengaruhi kemampuan lansia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan dan kesehatan. Terlebih jika mereka tinggal sendiri.

Jika pemda Yogyakarta ingin memberikan bansos seumur hidup pada lansia, maka perlu dihitung secara riil kebutuhan pengeluaran kesehatan dan harian ini untuk dikonversi menjadi nilai manfaat.

Pemda juga bisa mengikuti garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan memberikan bansos senilai Rp 400.000 hingga Rp 500.000 per bulan per lansia. Nilai ini sudah berada di atas garis kemiskinan Kabupaten Kulonprogo (Rp 381.666) maupun Gunung kidul (Rp 350.739). Jumlah ini tinggal dikalikan dengan jumlah lansia yang memenuhi kriteria penerima manfaat, sehingga akan terlihat kebutuhan anggaran bansos setiap bulannya.

Jika nilai manfaat tersebut diperkecil, maka cakupan bisa lebih besar. Akan tetapi, nilai manfaat yang terlalu kecil juga tidak akan memberikan manfaat yang signifikan bagi lansia.

Keputusan memberikan bansos dalam bentuk uang tunai (cash) atau barang (in-kind) juga akan memberikan dampak yang berbeda. Bantuan tunai tentu jauh lebih fleksibel dan transparan dibanding dengan bantuan barang atau makanan.

3. Mekanisme penyaluran bansos

Cara bansos tersebut disalurkan ke penerima, baik dalam bentuk tunai maupun barang, harus didesain dengan baik. Seringkali bantuan yang nilainya tidak seberapa harus diperoleh dengan cara yang sulit dan terjadi potongan atau pungutan liar.

Meminta lansia untuk mengantri bansos tentu bukan hal bijaksana, apalagi membuat mereka harus bepergian terlalu jauh untuk dapat mencairkan bansos. Hal-hal yang sangat tidak efektif tersebut harus dihindari, jika tidak, justru akan mengurangi nilai manfaat dan, alih-alih mengurangi kemiskinan, bisa menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Penyaluran bansos harus sebisa mungkin dapat diakses dengan mudah, murah dan transparan.

4. Sumber pembiayaan bansos

Pemprov harus memikirkan dari awal mengenai bagaimana desain sumber pembiayaan bansos yang berkelanjutan. Jangan sampai program yang baik seperti ini harus berhenti di tengah jalan karena ketidakmampuan finansial daerah atau karena terjadi suksesi politik.

Bansos berbeda dengan Jaminan Sosial yang bersifat iuran (contributory), sehingga sumber pendanaannya harus jelas. Pemda, contohnya, bisa mempertimbangkan apakah mau menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Dana Keistimewaan (Danais).

Pada 2022, APBD Yogyakarta adalah sebesar Rp 5,7 triliun dan Danais yang diterima Pemprov sebesar Rp 1,42 triliun. Selain dari kedua sumber di atas, perlu dipertimbangkan keterlibatan sektor privat dan publik lainnya, seperti CSR, pengelolaan zakat dan infaq, untuk turut mendukung dari sisi anggaran.

Empat aspek di atas sebenarnya merupakan aspek paling dasar dan minimal yang harus dipertimbangkan pemprov dalam menjalankan program bansos lansia miskin seumur hidup.