Akses Digital Masih Timpang di ASEAN, Perlu Investasi Dukung MEA yang Inklusif

Berdasarkan ASEAN Digital Generation Report yang diterbitkan pada tahun 2022, hanya 21% dari penduduk ASEAN yang sudah mengakses layanan kredit, investasi, dan asuransi secara digital. Mayoritas penduduk ASEAN baru memanfaatkan akses yang mereka miliki untuk menabung (74%) atau melakukan pembayaran secara digital (84%). Pada akhirnya, kesenjangan digital yang terus berlanjut ini akan berimplikasi pada terhambatnya inklusi keuangan dan mengurangi integrasi ekonomi di kawasan.

Apa yang perlu dilakukan?

Seperti yang dikutip dari salah satu laporan WEF pada 2020, sekitar 50% dari seluruh tenaga kerja di dunia membutuhkan peningkatan kapasitas di tahun 2025, akibat perkembangan teknologi. Dalam mengatasi tantangan dari kecanggihan teknologi dan perubahan pada gaya hidup kita, berbagai negara di kawasan ASEAN perlu memfasilitasi peningkatan kapasitas digital yang terjangkau bagi semua penduduk.

Demi menciptakan kondisi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kita perlu memupuk generasi muda untuk terus berevolusi seiring perkembangan zaman. Dengan demikian, keterampilan yang mereka miliki dapat tetap relevan dan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja di masa depan.

Terakhir, investasi pada infrastruktur digital sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses teknologi digital. Pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang mendukung dan memfasilitasi investasi oleh sektor privat dan memastikan bahwa infrastruktur yang dikembangkan, didesain secara inklusif dengan menerapkan standar desain universal dan penggunaan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas.

Negara-negara ASEAN juga perlu mempertimbangkan sebuah metode berbagi sumber daya untuk mengoptimalkan kesempatan investasi yang tercipta, mengingat bahwa pandemi COVID-19 telah mengambil sebagian besar sumber daya mereka, yang berakibat pada terbatasnya kapasitas mereka untuk melakukan investasi pada infrastruktur digital. Selanjutnya, pemerintah dan sektor privat perlu secara aktif berinvestasi dan membangun infrastruktur digital sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing.

Dalam proses pengambilan keputusan, pelibatan generasi muda juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Pelibatan lewat dengar pendapat, sosialisasi terbatas, atau pengumpulan survei tentang digitalisasi. Peran mereka menjadi sangat penting, terutama karena mereka banyak terekspos dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi digital terkini. Dengan demikian, masukan mereka dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pembangunan infrastruktur digital dalam menjawab kebutuhan di masa depan.

Tulisan ini adalah bagian draft dan seri awal "Digital Literacy and Inclusion" untuk usulan ASEAN Youth Agenda 2023 dan ditulis bersama dengan Noah Ikkyu (Senior Research Executive Kantar Insight) dan Michelle Khoe (Consultant at UNICEF). Terima kasih atas komentar dari Angelo Wijaya (Co-Chair ASEAN Youth Agenda 2023) yang melengkapi diskusi artikel ini.

Alexander Michael Tjahjadi, Research Associate, Article 33

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.