Butuh 'Political Will' untuk Mewujudkan Keadilan Sosial
📅 Jumat, 02 Jun 2023, 00:04 WIB | Oleh: Tim RedaksiSalah satu masalah krusial dari bangsa ini yang sampai sekarang masih terus stagnan adalah pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan di mana hal itu tidak sesuai dengan sila ke-5 dan UUD 1945 Pasal 33.
"Butuh political will untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengatasi masalah kesenjangan sosial. Kita perlu estafet kepemimpinan yang makin memperbaiki masalah keadalilan sosial tersebut," kata Benny.
Negara, katanya, harus hadir melalui penguasaan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pangan misalnya, tidak bisa negara mengandalkan impor. Sebaliknya negara harus melakukan empowering pada pelaku produksi pangan dalam negeri yakni para petani yang tinggal di perdesaan.
Regulasi ekonomi, terutama sandang, pangan, dan papan, negara harus memastikannya berpihak pada rakyat kecil yang lemah. Apa yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi dengan melakukan hilirisasi di tambang harus diteruskan dan diperluas ke sektor pertanian khususnya pangan di mana pelaku utamanya adalah rakyat kecil di perdesaaan.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Kekuatan desa harus jadi basis ekonomi dan negara tidak boleh mengutamakan segelintir importir ketimbang rakyat petani di perdesaan," tandas Benny.
Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Umar Sholahudin, mengatakan implementasi keadilan sosial saat ini bukan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi bagi segelintir rakyat Indonesia.
"Ketimpangan/kesenjangan sosial ekonomi kita sangat memprihatinkan, sudah terlalu lebar. Kebijakan pembangunan ekonomi lebih banyak memberikan privalage kepada segelintir orang/ pemilik modal, terutama kroni. Kebijakan pembangunan kita masih berkarakter kapitalistik liberalistik. Pembangunan lebih berorientasi pada pertumbuhan, tapi minus pemerataan," kata Umar.
Sebaiknya Anda baca juga:
Sila ke-4 yang berisi demokrasi ekonomi tidak berjalan yang mengakibatkan runtuhnya sila ke-5. Para elite harus melakukan aksi nyata mengevaluasi kebijakan pembangunan ekonomi agar lebih berkeadilan bagi seluruh rakyat.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!