Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Butuh 'Political Will' untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

📅 Jumat, 02 Jun 2023, 00:04 WIB | Oleh: Tim Redaksi

Salah satu masalah krusial dari bangsa ini yang sampai sekarang masih terus stagnan adalah pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan di mana hal itu tidak sesuai dengan sila ke-5 dan UUD 1945 Pasal 33.

"Butuh political will untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengatasi masalah kesenjangan sosial. Kita perlu estafet kepemimpinan yang makin memperbaiki masalah keadalilan sosial tersebut," kata Benny.

Negara, katanya, harus hadir melalui penguasaan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pangan misalnya, tidak bisa negara mengandalkan impor. Sebaliknya negara harus melakukan empowering pada pelaku produksi pangan dalam negeri yakni para petani yang tinggal di perdesaan.

Regulasi ekonomi, terutama sandang, pangan, dan papan, negara harus memastikannya berpihak pada rakyat kecil yang lemah. Apa yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi dengan melakukan hilirisasi di tambang harus diteruskan dan diperluas ke sektor pertanian khususnya pangan di mana pelaku utamanya adalah rakyat kecil di perdesaaan.

"Kekuatan desa harus jadi basis ekonomi dan negara tidak boleh mengutamakan segelintir importir ketimbang rakyat petani di perdesaan," tandas Benny.

Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Umar Sholahudin, mengatakan implementasi keadilan sosial saat ini bukan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi bagi segelintir rakyat Indonesia.

"Ketimpangan/kesenjangan sosial ekonomi kita sangat memprihatinkan, sudah terlalu lebar. Kebijakan pembangunan ekonomi lebih banyak memberikan privalage kepada segelintir orang/ pemilik modal, terutama kroni. Kebijakan pembangunan kita masih berkarakter kapitalistik liberalistik. Pembangunan lebih berorientasi pada pertumbuhan, tapi minus pemerataan," kata Umar.

Sila ke-4 yang berisi demokrasi ekonomi tidak berjalan yang mengakibatkan runtuhnya sila ke-5. Para elite harus melakukan aksi nyata mengevaluasi kebijakan pembangunan ekonomi agar lebih berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Keren, Unika Atma Jaya Masuk Top 100 Dunia WURI 2026

1.5 jam yang lalu | Mohammad Zaki Alatas

Nasional
Keren, Unika Atma Jaya Masu...
Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.