Kronisme adalah Sumber Ketimpangan Sosial

» Para elite politik dan tokoh- tokoh bangsa semestinya menghindari wacanawacana yang mengarah kebencian lama.

» Jika pemerintah tidak mengontrol dan terus membuka lebar kran bagi kroni maka akan merusak perekonomian nasional.

JAKARTA - Politisi diminta untuk tidak mengeksploitasi peristiwa kelam di masa lalu seperti tragedi kerusuhan 1998 yang ditujukan untuk memecah belah bangsa dengan tujuan meraih kekuasaan pada Pemilu 2024. Isu-isu primordialisme yang dibungkus dengan jargon ketidakadilan dinilai bisa kembali melukai warga Indonesia yang trauma anggota keluarganya menjadi korban akibat hasutan yang terjadi di awal era reformasi 1998.

Kala itu, lebih dari seribu anak-anak perempuan keturunan Tionghoa diperkosa dan dibunuh pada tragedi Mei 1998. Padahal beberapa di antara mereka berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu, tetapi karena isu pribumi dan nonpribumi yang sengaja diembuskan, berakibat pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Padahal pelaku yang menyebabkan katidak adilan dan ketimpangan adalah segelintir kroni-kroni kaya Orde Baru yang hingga saat ini sulit disentuh, bahkan terus dipelihara sekalipun mereka merampok uang negara dan rakyat melalui obligasi rekapitalisasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sulit untuk mengatakan bahwa pemerkosaan yang dialami warga keturuan Tionghoa pada kerusuhan 1998 adalah kejadian yang tidak terorganisir. Lihat saja Ita Martadinata yang akan bersaksi di Kongres AS tentang perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 dibunuh sebelum berangkat ke Amerika.

Pakar Komunikasi Politik, Benny Susetyo, yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Minggu (28/5), mengatakan Indonesia saat ini harus mencari pemimpin yang mampu menatap masa depan Indonesia. Hal itu hanya bisa dikerjakan oleh sosok pemimpin yang tahu benar tentang penghargaan pada martabat manusia.

Sosok pemimpin itu juga tidak harus mengungkit-ungkit lagi diskriminasi warga asli dan tidak asli, minoritas-mayoritas, pribumi dan nonpribumi, tetapi bekerja keras untuk memutus tali-temali warisan buruk masa lalu dan menatap masa depan.

"Semua orang Indonesia, apalagi sosok pemimpin Indonesia, bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia tanpa diskriminasi. Maka setop tindakan provokasi, politik diskriminasi, yang menciptakan keterbelakangan masyarakat," kata Benny.

Di masa-masa krusial jelang pergantian kepemimpinan, seluruh calon pemimpin di Republik ini mesti bijaksana memberikan pernyataan-pernyataan kepada publik dengan mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok sesaat.

"Setop politik SARA, diskriminasi, karena itu menghancurkan kesempatan kita untuk bersama-sama menjadi negara maju dan mencapai kesejahteraan bersama," tandas Benny.

Teror Spekulatif

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Arie Sujito, yang dihubungi pada Minggu (28/5) mengatakan para elite politik dan tokoh-tokoh bangsa semestinya menghindari wacana-wacana yang mengarah kebencian lama. Meskipun masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik, tetapi kalau terus-menerus dijejali dengan teror-teror yang spekulatif dan menimbulkan kebencian maka akan terjadi pembelahan dalam pemilu nanti seperti sebelum-sebelumnya.