Sejumlah Agenda Reformasi Perlu Terus Diperkuat

JAKARTA - Pemerintah perlu terus melanjutkan dan memperkuat sejumlah agenda reformasi struktural, birokrasi, perpajakan, serta keuangan. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi guna menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

Fraksi Partai Golkar DPR menilai tema RAPBN 2024 yakni Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sangat tepat dalam memotret sekaligus menjawab segala tantangan yang ada. Dari sisi indikator ekonomi makro, Fraksi Golkar berpandangan bahwa target pertumbuhan ekonomi pada 2024 di kisaran 5,3 persen hingga 5,7 persen terbilang realistis, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara terbaik dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Selain itu, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah turut mengapresiasi optimisme pemerintah mengusulkan target inflasi tahun 2024 pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Namun, di tengah tren inflasi dunia yang diperkirakan masih relatif tinggi hingga 2024 mendatang, target tersebut perlu dicermati secara saksama.

"Terlebih, pada 2024 akan berlangsung pesta demokrasi pemilu serentak serta wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) yang berpotensi meningkatkan laju inflasi secara nasional," tuturnya saat membacakan Pandangan Fraksi Golkar atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (23/5).

Kemudian, lanjut Dave, terhadap nilai tukar rupiah yang diproyeksikan pada kisaran 14.700-15.300 rupiah per dollar AS, Fraksi Golkar mendukung pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) meningkatkan kualitas pengelolaan devisa, khususnya terkait regulasi devisa hasil ekspor (DHE) agar mampu berkontribusi optimal terhadap ketahanan kurs rupiah.

"Stabilitas politik juga menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga iklim investasi sebagai salah satu sumber devisa utama pada 2024," kata Dave.

Dari sisi postur RAPBN 2024, dia menyebutkan pendapatan negara yang ditargetkan dalam kisaran 11,81 persen hingga 12,38 persen dari produk domestik bruto (PDB) menggambarkan optimisme pemerintah dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di tengah tingginya dinamika ekonomi global. Meski demikian, Fraksi Partai Golkar menilai target tersebut masih dapat ditingkatkan mengingat rasio perpajakan (tax ratio), yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara di kawasan.

Prakondisi Kinerja

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, untuk mempercepat transformasi ekonomi, diperlukan prakondisi kinerja pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan produktivitas pemerintah yang meningkat. "Kebijakan fiskal pemerintah selama ini menempatkan transformasi ekonomi bertumpu pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan peningkatan produktivitas," ujarnya.

Maka dari itu, menurut dia, asumsi ekonomi makro yang dirancang pemerintah, harus disertai dengan upaya dan kebijakan seperti kebijakan pemerintah untuk menopang konsumsi rumah tangga.