Pemerintah Beri Perhatian Besar pada WNI Korban TPPO di Myanmar

Doc: ANTARA/Katriana

Ket. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi (tengah) berbicara dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Jumat (5/5/2023).

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi mengatakan Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama yang dipekerjakan di online scams diMyawaddy, Myanmar.

"Saat ini, pemerintah sedang terus berusaha memberikan pelindungan terhadap WNI yang menjadi korban perdagangan manusia," kata Menlu Retno dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/5).

Ia mengatakan bahwa pemerintah menemui banyak tantangan dalam upaya menyelamatkan para korban karena mayoritas WNI berada di Myawaddy, yang merupakan lokasi konflik bersenjata antara militer Myanmar dan kelompok pemberontak.

"Myawaddy ini merupakan wilayah di mana otoritas pusat Naypydaw tidak memiliki kontrol secara penuh. Jadi teman-teman bisa membayangkan tantangan yang dihadapi," katanya.

Pemerintah, kata dia lebih lanjut, terus melakukan komunikasi, baik dengan otoritas di Naypydaw, otoritas di Thailand, otoritas Lokal di Myawaddy, dan juga dengan organisasi-organisasi lain seperti Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Regional Support Office dari Bali Process yang ada di Bangkok.

"Jadi kita melakukan komunikasi dengan banyak sekali pihak dengan tujuan memberikan pelindungan kepada WNI dan kemudian dapat mengeluarkan WNI dari wilayah tersebut dengan selamat," katanya.

Menlu Retno menekankan bahwa kasus online scams telah menjadi masalah regional dengan korban berasal dari berbagai negara.

Untuk korban Indonesia, mereka tercatat berada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos dan Filipina.

Korban perdagangan manusia yang dilakukan melalui online scams semakin marak di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berusaha untuk mengangkat isu tersebut di dalam KTT ke-42 ASEAN.