Kejar Penugasan, Kanwil BPN Sumatera Barat Fokus Penuhi Target PTSL dan PSN

Adapun daerah paling sedikit program PTSL untuk 2023 ini adalah Kantah Kota Solok yang hanya 72 bidang tanah. "Saat ini, program PTSL yang dilakukan jajaran kantah kota dan kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat dalam tahap pengumpulan data fisik dan yuridis," lanjut Dewi.

Namun, Dewi mengakui ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh kantah di kota/kabupaten di wilayah yang dia pimpin terkait penyelesaian PTSL tersebut. Terutama terkait tanah pusako tinggi. Yakni, sulitnya pemohon melengkapi alas hak secara legalitas adat dikarenakan masih ada ninik mamak setempat yang tidak bersedia tanda tangan dalam alas hak kegiatan PTSL.

Pengumpulan alas hak memerlukan waktu lama karena banyak pihak terlibat dalam pengesahan dan adanya pembebanan uang adat yang cukup memberatkan masyarakat. "Selain itu juga, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL (penunjukan batas tanah di lapangan karena milik kaum)," lanjutnya.

Karena itu, jelas Dewi, Kanwil BPN Sumatera Barat mendorong KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan Wali Nagari untuk pelaksanaan PTSL dengan menunjukan batas tanah memfasilitasi masyarakat nagari dan adat di lapangan karena tanah milik kaum.

Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat juga terus berupaya mensukseskan program PTSL yang merupakan penugasan dari Kementerian ATR/BPN dengan melibatkan partisipatif aktif dan dukungan pemerintah daerah, tokoh- tokoh masyarakat, tokoh agama, KAN, LSM, termasuk jurnalis.

Selain itu, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan MoU tentang percepatan pelaksanaan PTSL dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat sejak 2019 lalu. "Segala upaya kami lakukan agar program PTSL ini sukses dilaksanakan di seluruh kantah di kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat ini. Karena program ini dibiayai oleh negara," jelas Dewi.

Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN juga mengupayakan percepatan pendaftaran tanah melalui kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk pensertifikatan tanah atau yang disebut Lintas Sektor (Lintor).

Kebijakan ini dilakukan guan mendukung program pemberdayaan masyarakat yang subjeknya ditujukan kepada masyarakat tertentu sesuai program pemberdayaan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang belum memiliki sertipikat tanah.

"Dengan program pendaftaran tanah lintas sektor ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui akses permodalan," ungkap Dewi.

Adapun target Lintor (Lintas Sketor) tahun 2023 untuk 15 kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat ini sebanyak 4.502 dengan rincian untuk UKM 458 bidang, Budidaya 399 bidang, PSR 2.679 bidang dan wakaf sebanyak 966 bidang.

Satu lagi program sertipikasi tanah yang dilakukan di Kanwil BPN Sumatera Barat adalah BMN atau barang milik negara. Program BMN adalah sertipikasi barang milik negara/daerah berupa tanah yang dikuasi pemerintah pusat harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk pembuatan sertifikat BMN di Provinsi Sumatera Barat terdapat dua kantor KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ) yakni wilayah Padang dan Bukit Tinggi.

Untuk kantor KPKNL Padang yang terdiri dari 9 kota/kabupaten terbanyak pengurusan sertipikat BMN ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 191 bidang dan paling sedikit ada di Kabupaten Sijunjung sebanyak 1 bidang.