Rezim Baru Terus Mengusung Penyakit Lama Kronisme yang Membunuh Bangsa

Ketimpangan Ancam Pancasila

Pekan lalu, Guru Besar Sekolah Tinggi Driyakara Franz Magnis Suseno alias Romo Magnis dalam Seminar Nasional bertajuk: Menyongsong Kontestasi Demokrasi mengingatkan akan ancaman pada ideologi Pancasila karena ketimpangan ekonomi.

Saat ini menurut Romo Magnis, setidaknya ada tiga hal yang mengancam kedaulatan Indonesia secara internal. Salah satunya ketimpangan ekonomi yang makin lebar. "Orang kaya kita menjadi semakin kaya, sementara 50 persen masyarakat belum betul-betul sejahtera. Kemudian 10 persen atau sekitar 28 juta orang, masih miskin. Jangan-jangan bangsa kita terpecah secara vertikal," kata Romo Magnis.

Dia menduga, jika mayoritas masyarakat yang notabene belum terjamin kesejahteraannya merasa Indonesia hanya milik orang berduit, maka ideologi bangsa, Pancasila, akan ditinggalkan.

"Apabila orang kecil, 50 persen bangsa yang belum terjamin sejahtera mendapat kesan bahwa Indonesia adalah milik mereka yang di atas kita, jangan heran kalau mereka mencari orientasi ideologi selain daripada Pancasila," ungkap ahli filsafat itu.

Sebab itu, Romo Magnis meminta Pemerintah untuk menghapus kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua sebagai prioritas pembangunan Indonesia.

Menurut Harjuno, Indonesia tidak boleh gagal karena demokrasi Indonesia itu hebat sekali. Namun Pancasila dan demokrasi bisa gagal karena ekonomi.

Kekhawatiran terhada masa depan Indonesia juga disampaikan Bank Pembangunan Asia (ADB) belum lama ini. Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga mengingatkan perlunya melakukan berbagai terobosan untuk membangun produktivitas pertanian di Indonesia, mengingat pekerja sektor pertanian menikmati tingkat produktivitas yang rendah, dengan mayoritas petani kecil. Hal itu berarti, Indonesia tidak akan punya harapan kalau kebijakan pertanian yang diterapkan masih begitu-begitu saja.

"Pemerintah tidak peduli dengan petani, yang dipelihara malah debitur BLBI. Sampai kapan pemimpin bangsa ini mau mencintai bangsanya dengan sejati, bukan hanya sekedar retorika, namun dengan perbuatan," kata Peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut.

Menurutnya negara tidak boleh kalah terhadap kelompok-kelompok yang selama ini merampok uang negara.

"Pemerintah harus mengobati dan menghentikan ketidakadilan ini. Meskipun sakit, tapi harus dihentikan agar tidak ambruk. Orang asing melihat alam kita kaya, tetapi rakyat dimiskinkan oleh kebijakan yang jahat dan terus dipertahankan. Hal yang paling sederhana adalah hak tagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak pernah ditagih, padahal jelas-jelas itu hak hukum. Bagaimana dengan kebijakan yang lain, pasti lebih parah." Jelas Siprianus.