Mengelola DAS dengan Pendekatan Ekosistem dan Biodiversitas

Pendekatan melalui kekayaan ekosistem dan biodiversitas menjadi salah satu bagian penting dari solusi berbasis alami dalam pengelolaan lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Indonesia.

Pendekatan solusi berbasis alami atau Nature-Based Solution (NBS) merupakan upaya konservasi nilai dan fungsi ekosistem yang mengacu pada keberadaan hutan, lahan basah (wet lands), area riparian, dan elemen lanskap alami lainnya.

"Sebagai bagian dari solusi itu, kita harus melihat kecukupan luas hutan dan lanskap berfungsi hutan dengan mencermati beberapa kriteria seperti memberikan perlindungan terhadap bencana hidrometeorologi dan memiliki nilai konservasi tinggi sebagai bagian dari keanekaragaman hayati," kata Guru Besar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Universitas Padjadjaran Prof. Chay Asdak, Ph.D., di Jakarta, Senin.

Menurutnya, kriteria lain dari kecukupan luas hutan dan lanskap berfungsi hutan dalam pengelolaan lanskap DAS adalah memiliki kesesuaian dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, serta meningkatkan mata pencaharian petani.

"Livelihood ini hal yang penting dalam pengelolaan lanskap karena dalam hal ini permasalahannya bukan soal petani tidak bisa menanam pohon atau menanam teras, namun apa yang mereka akan dapatkan dari mekanisme tersebut," katanya.

Lebih lanjut pakar hidrologi lulusan University of Edinburgh tersebut juga menilai penting terbentuknya kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan lokal melalui mekanisme Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang andal.

"Aspek kelembagaan menjadi penting karena seperti kita tahu hal ini selalu berkaitan dengan elemen sosial, ekonomi lingkungan, dan tata kelola penegakan hukum. Maka, kelembagaan memastikan sistem yang kita terapkan bisa berjalan baik," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut menurut Prof. Chay menekankan sejumlah rekomendasi pengelolaan lanskap DAS di antaranya mengidentifikasi wilayah rentan untuk dipertahankan sebagai hutan atau agroforestri, mendorong kesepakatan lokal konservasi, dan mempertimbangkan setiap aspek menjadi regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Desa, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Kita tahu bahwa desa sekarang menjadi penting di tingkat tapak. Karena itu penting sekali apabila konservasi bisa menjadi regulasi," kata Prof. Chay.