Ingin Jadi Pemain Besar di Pasar Kendaraan Listrik, Indonesia Bisa Manfaatkan RCEP

Hasran, Center for Indonesian Policy Studies

Penjualan kendaraan listrik (electronic vehicle/EV) secara global tengah menggeliat. Pada 2012, hanya terdapat 120 ribu unit mobil listrik yang terjual.

Jumlah tersebut hanya setara dengan penjualan mingguan pada 2021. Di kuartal pertama 2022, jumlah mobil listrik yang terjual sebanyak 2 juta unit, meningkat 75% secara tahunan.

Secara global, pasar EV didominasi oleh tiga pemain utama yang mewakili 95% total penjualan mobil listrik pada 2021. Pangsa pasar terbesar berada di tangan Cina. Posisi kedua dan ketiga dikuasai oleh Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Posisi Indonesia dalam pasar EV masih sangat kecil - namun berpotensi besar untuk terus berkembang. Pada 2019, hanya 812 unit mobil listrik yang terjual di Indonesia. Pada 2022, penjualan ini meningkat menjadi 15.437 unit atau naik sebesar 383,46% dari penjualan tahun 2021.

Untuk bisa menjadi pemain besar di pasar internasional, Indonesia harus bisa mengikuti langkah yang ditempuh negara lainnya, serta memanfaatkan kerangka perjanjian bebas di kawasan, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Peluang dan Tantangan Indonesia sebagai Pasar dan Produsen EV

Sebagai produsen, Indonesia sudah memiliki empat perusahaan bus listrik, tiga perusahaan mobil listrik, serta 35 perusahaan roda dua dan tiga pada 2022. Dengan total investasi yang masuk sebesar Rp 1,92 triliun di tahun yang sama, Indonesia sudah mempunyai kapasitas produksi yang memadai dan cukup berkembang dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Perkembangan ini tidak lepas dari langkah-langkah inisiatif yang ditempuh oleh Indonesia dalam empat tahun terakhir. Pada 2019, Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Dua tahun berselang, pemerintah membentuk Indonesia Battery Corporation (IBC) dari empat gabungan BUMN besar, yaitu Pertamina, Antam, PLN, dan MIND ID. Pada 2022, Kementerian Perindustrian menerbitkan Permenperin No. 6/2022 tentang peta jalan pengembangan, perhitungan dan ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada kendaraan elektrik berbasis baterai.

Selain langkah-langkah di atas, Indonesia juga telah merancang sistem insentif pajak. Produsen EV dapat memanfaatkan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, keringanan bea masuk, dan bahkan pengurangan pajak untuk aktivitas penelitian dan pengembangan.

Namun, Indonesia masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti menggencarkan penelitian dan pengembangan, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM), dan tantangan seperti investasi yang besar dan persaingan memperebutkan investor dengan produsen lainnya seperti AS.

SDM yang dimiliki Indonesia di sektor EV saat ini terbilang rendah jika dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam. Pendidikan vokasi oleh pemerintah perlu dibarengi dengan pelatihan-pelatihan yang dimotori oleh perusahaan melalui pemberian insentif.

Selain itu, rantai nilai kendaraan listrik sangat panjang, dimulai dari manufaktur baterai, manufaktur EV, dan daur ulang EV. Baterai menyumbang 35% dari keseluruhan biaya manufaktur EV. Rantai nilainya pun cukup kompleks dari penambangan dan pemurnian bahan baku, manufaktur komponen, manufaktur satuan sel baterai, dan perakitan baterai. Kegiatan ini terpisah dari daur ulang EV yang juga mempunyai rantai produksinya sendiri.