Tak Lagi Jadi Ibukota Negara, Ini yang Akan Dilakukan Pemprov DKI Jakarta

Doc: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ket. Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono (tengah) saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI di Jakarta, Jumat (24/2/2023).

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan tengah memperkuat infrastruktur sebagai bagian dari sebelas strategi untuk mendukung Jakarta menjadi kota ekonomi dan bisnis setelah Ibu Kota Negara (IKN) pindah.

"Sebagai kota ekonomi kan masukglobal city.Global city itu ada penilaiannya," kata Heru saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI di Jakarta, Jumat (24/2).

Menurut dia, selain penguatan infrastruktur sebelas langkah itu diantaranya penguatansarana dan prasarana, pengendalian inflasi, hingga memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat.

"Jadi strategi itu meliputi penguatan Infrastruktur, sarana prasarana, pengendalian inflasi, lantas mengambil sebuah keputusan kebijakan itu kan kami harus jaga," imbuh Heru.

Salah satu penguatan infrastruktur yang dilakukan, kata Heru, yakni memperluas layanan penyediaan air bersih.

Saat ini, penyediaan air bersih perpipaan di Jakarta baru mencapai sekitar 65 persen.

Dengan demikian, cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta baru mampu memenuhi 65 persen dengan pasokan air sebanyak 20.757 liter per detik untuk 906.648 pelanggan.

BUMD DKI Jakarta, yakni PAM Jaya harus mampu menyediakan suplai tambahan sekitar 11.150 liter per detik.

Selain itu tambahan infrastruktur distribusi yang mencakup sisa yang belum terlayani yakni 35 persen wilayah pelayanan baru untuk perpipaan kepada kurang lebih satu juta pelanggan baru pada 2030.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Jakarta akan terus diperbaiki dan menjadi kota bisnis dan pariwisata, sedangkan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, menjadi kota pemerintahan.

"Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet. Tetapi Jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi," kata Presiden Jokowi dalam Pembukaan Muktamar XVIII PP Pemuda Muhammadiyah Tahun 2023, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2).

Ada pun pembangunan IKN dengan total biaya yang diperkirakan mencapai Rp466 triliun dengan estimasi rampung secara keseluruhan pada 2045.