NHS Inggris Krisis, BPJS Kesehatan Perlu Belajar Agar Tak Bernasib Sama

Penerapan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta di negara maju dan negara berkembang menghadapi tantangan berbeda-beda.

Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain karakteristik demografi, besar anggaran negara yang dialokasikan untuk UHC, dan besaran iuran yang dibayarkan masyarakat.

Dengan status sebagai negara berkembang, program UHC seperti BPJS Kesehatan di Indonesia adalah contoh kebijakan yang progresif. Dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia, yakni 270 juta jiwa, tentu tidak mudah membuat sistem jaminan kesehatan yang layak dan mampu menjangkau masyarakat di seluruh wilayah.

Namun, bagaimana Indonesia bisa terhindar dari krisis yang saat ini dihadapi Inggris terkait kebijakan NHS?

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah sebagai aktor utama dan didukung pihak terkait (misalnya lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, dan komunitas) untuk memperkuat sistem kesehatan yang telah kita bangun.

Pertama , pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan untuk mengontrol lonjakan populasi berusia tua (ageing population). Misalnya, menjalankan kembali program keluarga berencana pada era Orde Baru. Edukasi pencegahan pernikahan dini juga diperlukan.

Bom waktu lain yang perlu diantisipasi di Indonesia adalah tingginya persentase perokok berat usia produktif atau muda. Jika dibiarkan, mereka berisiko menjadi generasi tua yang sakit kronis seperti sakit jantung, stroke, atau kanker dan membutuhkan perawatan berbiaya tinggi. Situasi ini memerlukan terobosan ekstrem.

Salah satu contoh penanganan terkait masalah ini bisa belajar dari Selandia Baru yang menerapkan larangan merokok (smoking ban) 100% untuk penduduk berusia di bawah 14 tahun (lahir pada 2009 dan setelahnya). Negara ini merencanakan menjadi negara bebas rokok pada 2025. Sayangnya kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia masih lemah dan parsial sehingga jumlah perokok terus naik.

Kedua, pemerintah juga perlu memperkuat kelembagaan dan pembiayaan BPJS Kesehatan. Contoh hal yang dapat dilakukan adalah skema kombinasi BPJS dan asuransi swasta. Hal ini dapat menarik minat golongan kelas menengah atas yang selama ini belum menggunakan BPJS untuk turut bergabung dan ikut urunan.

Pentingnya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah (sektor publik) dan swasta dalam pengelolaan program UHC dibahas secara mendalam dalam laporan WHO yang dirilis pada 2020. Status BPJS Kesehatan sebagai lembaga independen di bawah Presiden juga perlu dijaga, untuk menjamin dana kelolaan BPJS Kesehatan tetap aman dalam kondisi turbulensi ekonomi dan politik seperti di Inggris.

Ketiga, investasi berkelanjutan terhadap instrumen layanan kesehatan dan fasilitas pendukungnya. Sejak tujuh tahun terakhir, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 5% dari APBN agar layanan kesehatan bagi masyarakat terselenggara dengan baik. Hal ini adalah contoh kebijakan yang maju untuk ukuran negara berkembang.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana belanja di bidang ini bisa berkualitas, terutama untuk merespons pergeseran tren dari penyakit menular ke arah penyakit tidak menular (PTM) dan kronis.

Dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah perlu mendorong penguatan instrumen pendukung layanan kesehatan seperti rumah jompo (care homes). Memperkuat transportasi dan fasilitas publik yang memungkinkan generasi lansia masa depan untuk hidup secara mandiri juga diperlukan.