Ekosistem Kendaraan Listrik di Dalam Negeri Harus Segera Dibangun
📅 Rabu, 22 Feb 2023, 00:00 WIB | Oleh: Selocahyo Basoeki Utomo S
Doc: ANTARA/VIRNA P SETYORINI
JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pembangunan ekosistem kendaraan listrik mutlak dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat mengadopsi kendaraan listrik, mempercepat pemerataan infrastruktur, dan pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri.
Seperti dikutip dari Antara, IESR dalam laporan Indonesia Electric Vehicle Outlook (IEVO) 2023 mencatat ketergantungan terhadap impor bahan bakar telah memicu terjadinya inflasi pada akhir 2022 akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Konsumsi BBM meningkat rata-rata 1,2 juta kiloliter per tahun antara 2015 hingga 2020.
"Kenaikan nilai impor BBM menyebabkan devisa tergerus, melemahnya nilai tukar, dan memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM yang berdampak pada inflasi," kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, dalam peluncuran IEVO 2023 yang dipantau secara daring pada Selasa (21/2).
Fabby mengatakan berbagai dampak ini bisa dihindari jika impor BBM dipangkas drastis. Salah satu caranya dengan meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan mensubstitusi kendaraan motor berbahan bakar minyak.
IESR menyatakan kendaraan listrik lebih baik dalam menekan emisi dan rendah biaya operasional dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak.
Analisis IESR menunjukkan kendaraan listrik mengeluarkan emisi 7 persen lebih sedikit dan biaya operasional per kilometer (km)-nya 14 persen lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Namun, ketersediaan model kendaraan listrik yang terbatas, infrastruktur yang minim serta investasi awal yang tinggi, membuat masyarakat enggan beralih ke kendaraan listrik.
Pasokan Kendaraan
Peneliti Kebijakan Lingkungan IESR yang juga merupakan salah satu penulis IEVO 2023, Ilham RF Surya menilai pemerintah perlu melihat aspek pasokan (supply) dari industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan tidak hanya permintaan (demand) masyarakat saja.
"Insentif potongan pajak bagi mobil listrik dan tujuh juta rupiah bagi motor listrik sudah tepat, namun eligibilitas merek (brand) mobil atau motor apa saja yang bisa menjadi penerima insentif harus diperhatikan. Pemberian insentif ini harus dikaitkan dengan pengembangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hanya brand dengan kandungan TKDN tertentu yang boleh memperoleh insentif tersebut," ucap Ilham.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!