Agar Produktif, Penyaluran KUR Harus Ada Pendampingan

Menurut dia, arahan Presiden beberapa waktu lalu soal alokasi kredit untuk UMKM perlu ditingkatkan menjadi 30 persen harus segera diimplementasikan di lapangan, karena sekarang masih berkisar 19,74 persen jika akses kredit dihitung hanya dari total kredit yang disalurkan bank umum. "Jika akses kredit dihitung dari total kredit yang disalurkan bank umum plus BPR (bank pengkreditan rakyat) sebesar 21,61 persen," sebutnya.

Sementara itu, dari jumlah UMKM sebesar 64 juta, yang dapat kredit baru sekitar 19,74 persen. Mereka kebanyakan tidak tahu cara apply kredit dan kesulitan memenuhi prasyarat kredit.

"Dengan kata lain, literasi keuangan rendah, sehingga harus ada sosialisasi dan kemudahan untuk apply kredit untuk UMKM," beber Esther.

Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Y Sri Susilo, mengatakan agar kredit mikro, kecil, dan menengah tidak digunakan untuk hal-hal konsumtif dan gagah-gagahan, diperlukan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil terkait dengan pengelolaan bisnis atau manajemen dan bagaimana mengembangkan bisnisnya. Dia mencontohkan di Yogyakarta ada bank yang rutin menyelenggarakan pendampingan UMKM.

"Dengan begitu, UMKM bisnisnya berkembang nanti kan pinjam lagi dengan jumlah lebih besar ke bank. Jadinya akan berkelanjutan," kata Susilo saat dihubungi kemarin.

Apa yang diingatkan Presiden, menurut Susilo, memang jadi fakta di lapangan. Sehingga perbankan maupun stakeholder terkait lainnya memang harus bersama-sama memiliki kesadaran bagaimana mendampingi usaha mikro dan kecil.

"Demographic Trap"

Ekonom dari Universitas Airlangga, Suroso Imam Zadjuli, mengatakan masyarakat memang sudah seharusnya menggunakan kredit perbankan secara produktif, bukan dengan perilaku konsumtif, apalagi terhadap produk impor.

Dengan ekspor yang masih didominasi komoditas, pemakaian kredit perbankan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif terutama untuk barang impor, sangat tidak produktif. Apalagi konsumsi impor kita tinggi, maka defisit akan semakin tajam.

"Tingginya defisit ini akan menggerus devisa, rupiah bisa terdampak. Sedangkan bonus demografi yang mestinya menjadi modal, jika dibarengi perilaku konsumtif impor justru akan berbalik menjadi demographic trap. Dengan beban utang luar negeri pemerintah yang besar, ini akan semakin bergantung dengan utang luar negeri, kalau sudah begitu kita bisa masuk debt trap," pungkas Suroso.

Ekonom Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Suhartoko, menambahkan, bagi perbankan, potensi ancaman kredit macet lebih besar di kredit konsumsi sehingga bank lebih suka menyalurkan kredit produktif,"ungkapnya.