Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Kebhinekaan Indonesia Tak Perlu Lagi Diperdebatkan

📅 Kamis, 26 Jan 2023, 01:10 WIB | Oleh: Tim Penulis
Kebhinekaan Indonesia Tak Perlu  Lagi Diperdebatkan Doc: istimewa
Ket. Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan bahwa keberagaman di Indonesia adalah hal yang tidak bisa ditolak.

"Ketika bicara Indonesia, kebhinnekaan ini adalah satu hal yang tidak bisa ditolak. Ini adalah fitrah dari Tuhan. Konsep dasar NU mengajarkan bahwa kebhinnekaan bukan satu hal yang harus diperdebatkan," ujar Khatib PBNU, Abu Yazhid Al-Busthami dalam seminar nasional tentang implementasi Dokumen Abu Dhabi tentang Persaudaraan Manusia, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (25/1).

Dokumen Abu Dhabi tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama ini menjadi peta jalan yang berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup harmonis antar umat beragama, dan berisi beberapa pedoman yang harus disebarluaskan ke seluruh dunia.

Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan bahwa undangan dari dokumen Abu Dhabi ini mengajak warga Indonesia untuk menghidupi substansi agama masing-masing dan tidak terjebak dengan simbol-simbol agama.

"Semua menginginkan rasa damai dan menghargai kemanusiaan. Tidak ada warga gereja yang tidak mencita-citakan perdamaian. Dan saya yakin umat beragama yang lain juga seperti itu," kata Gultom.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Parisadha Hindu Dharma (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya menjelaskan bahwa manusia sebagai umat beragama sadar bahwa kita adalah umat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan.

"Selain itu, kita juga harus sadar bahwa kita adalah warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dasar Pancasila," tambah Wisnu.

Menurut Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang penting dalam konteks Indonesia adalah bagaimana tidak menjadikan dokumen Abu Dhabi ini hanya sebagai sejarah.

Adapun Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo mengatakan harapan besarnya terkait pertemuan di Atma Jaya ini.

"Kita semua berharap pertemuan di Atma Jaya ini adalah sebagai awal dari munculnya gerakan bersama untuk mewujudkan Dokumen Abu Dhabi. Gerakan ini membutuhkan kerja sama dari kita semua. Bukan kami atau mereka. Ini gerakan bersama," ujar U Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo.

Ia menjelaskan Dokumen Abu Dhabi ini ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Syeikh Ahmad Al Thayyib pada 2019 lalu. Dokumen Abu Dhabi merupakan bagian tak terpisahkan dari kunjungan bersejarah Paus Fransiskus ke Uni Emirat Arab pada 3-5 Februari 2019. Dokumen tersebut berjudul Dokumen Tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama.

Pada bagian awal dokumen tersebut ditegaskan bahwa kunjungan Paus Fransiskus ke Uni Emirat Arab menjadi tonggak sejarah dalam dialog antaragama dan membuka pintu-pintu untuk pembicaraan tentang toleransi yang perlu didengar oleh seluruh dunia.

Budi Tanuwibowo selaku Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) berharap agar universitas mempelopori dialog antar umat beragama yang berbeda lebih sering lagi.

Persaudaraan Manusia

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Keren, Unika Atma Jaya Masuk Top 100 Dunia WURI 2026

1.5 jam yang lalu | Mohammad Zaki Alatas

Nasional
Keren, Unika Atma Jaya Masu...
Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.