Kanada Setuju Bayar Rp31,2 Triliun Atas Kejahatan 'Genosida Budaya'

Kanada pada hari Sabtu (21/1) akhirnya menyetujui untuk membayar 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp31,2 triliun sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang diterima ratusan keluarga Pribumi yang dirugikan melalui sistem sekolah asrama wajib yang disebut komisi nasional sebagai " genosida budaya".

Penyelesaian yang masih harus disetujui oleh pengadilan itu merupakan jawaban atas gugatan yang diajukan pada tahun 2012 oleh 325 kelompok Pribumi yang meminta kompensasi atas kemunduran budaya dan bahasa mereka.

Melansir Al Jazeera, pemerintah Kanada dilaporkan mengirim sekitar 150.000 anak ke 139 sekolah asrama secara paksa dari akhir 1800-an hingga 1990-an. Lembaga-lembaga tersebut sebagian besar dijalankan oleh Gereja Katolik. Selama berada di sana, anak-anak Pribumi dilarang untuk berbicara bahasa leluhur mereka dan mempraktikkan tradisi mereka.

Banyak anak yang juga menerima pelecehan secara fisik dan seksual, dengan ribuan diyakini telah meninggal karena penyakit seperti malnutrisi atau penelantaran.

"Kanada membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengakui sejarahnya, mengakui genosida yang dilakukannya, dan mengakui kerugian kolektif yang ditimbulkan oleh sekolah asrama kepada bangsa kita," kata Garry Feschuk, seorang pemimpin Pribumi yang merupakan salah satu penggugat.

Melansir The New York Times, warga Kanada dikejutkan dengan bukti kuburan tak bertanda yang berisi sisa-sisa dari 215 mantan siswa di halaman bekas Kamloops Indian Residential School pada 2021.

Pencarian di bekas sekolah lainnya juga telah menemukan kemungkinan situs pemakaman serupa. Ribuan siswa diyakini telah meninggal di sekolah karena penyakit, kekurangan gizi, penelantaran, kecelakaan, kebakaran dan kekerasan.

Tk'emlúps te Secwépemc First Nation, yang mengumumkan penemuan kemungkinan jenazah di situs Kamloops Indian Residential School pada tahun 2021, adalah salah satu pihak dalam gugatan saat ini.

"Kanada menghabiskan lebih dari 100 tahun untuk mencoba menghancurkan bahasa dan budaya kami melalui sekolah asrama," ujar Rosanne Casimir dari Tk'emlúps te Secwépemc.

"Ini akan membutuhkan upaya luar biasa dari negara kita untuk memulihkan bahasa dan budaya kita - penyelesaian ini memberi negara sumber daya dan alat yang dibutuhkan untuk memulai dengan baik," sambungnya.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pemerintah akan menempatkan kompensasi tersebut ke dalam dana perwalian yang dapat digunakan masyarakat adat untuk program pendidikan, budaya dan bahasa.

Dana itu juga akan digunakan untuk mengembangkan proyek untuk mendukung mantan siswa dan membantu mereka dalam "berhubungan kembali dengan warisan mereka".

Pengadilan Federal Kanada dijadwalkan mengadakan sidang pada akhir Februari, di mana diharapkan untuk menyetujui penyelesaian tersebut.