Perbankan Jaga Resiliensi Ekonomi

JAKARTA - Industri perbankan dinilai turut berperan penting dalam menjaga resiliensi perekonomian Indonesia pada 2023. Sebab, peran perbankan terhadap perekonomian sangat dominan melalui fungsi intermediasinya, terlebih lagi pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengajak para bankir untuk bersama menjaga perekonomian Indonesia di tengah ancaman resesi global pada 2023. Menkeu menegaskan jika dirinya menjaga perekonomian melalui APBN, bank diharapkan mampu menjaga ekonomi di sektor keuangan.

"Naik dan turun, sehat dan tidak sehat ekonomi kita, sangat bergantung kepada perbankan pada 2023. Jadi kalau saya juga menjaga APBN, tolong jaga bank anda secara baik-baik," ungkap Menkeu dalam CEO Banking Forum di Jakarta, Senin (9/1).

Memasuki awal 2023, Menkeu berharap bankir dapat mengambil banyak pelajaran dari situasi yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Permasalahan itu meliputi disrupsi kenaikan harga komoditas, inflasi, kenaikan suku bunga, dan meningkatnya cost of fund akibat kondisi geopolitik Russia-Ukraina.

Bahkan, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 sebesar 2,7 persen. Prediksi ini menjadi kewaspadaan keadaan dunia yang kurang menggembirakan dengan adanya kemungkinan inflasi dan resesi, juga masalah utang atau debt sustainability di berbagai negara.

"Saya berharap anda bukan orang yang kedandapan (kelabakan, red) menghadapi 2023. Jadi saya juga berharap anda thinking ahead," tandas Menkeu.

Dengan keadaan ekonomi dunia dalam kondisi sulit dan kondisi geopolitik yang dinamis, Menkeu meminta kewaspadaan dan menyikapinya tanpa ketakutan berlebihan dan pesimistis. Optimisme tetap dapat terbangun dengan bekal 2022 yang telah ditutup dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik.

Sementara itu, Direktur Celios, Bhima Yudisthira, berharap agar perbankan memanfaatkan kebangkitan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terutama yang menyasar pasar ekspor. "UMKM yang berorientasi ekspor termasuk ke pasar alternatif perlu diberi bunga yang lebih rendah dan plafon yang tinggi dalam skema kredit usaha rakyat (KUR) berorientasi ekspor," ucap Bhima.

Jangkau Masyarakat

Pada kesempatan lain, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi meminta berbagai lembaga jasa keuangan (LJK) seperti perbankan, lembaga pembiayaan, hingga fintech peer to peer (P2P) lending tidak boleh kalah dari rentenir dalam menjangkau masyarakat, khususnya di tingkat daerah.

Dia mengatakan masih banyaknya bank emok (rentenir) disebabkan oleh kecenderungan mereka yang lebih persuasif dibandingkan lembaga jasa keuangan yang berizin OJK dalam menawarkan pinjaman kepada masyarakat.

"Mereka lebih cenderung persuasif, mereka datang ke pasar-pasar, mereka prosesnya cepat dan mudah," kata Friderica dalam diskusi bertajuk "Optimisme atau Waspada?" oleh HIPKA di Double Tree by Hilton Hotel, Cikini, Jakarta, Senin (9/1).

Dengan demikian, dia meminta berbagai lembaga jasa keuangan yang legalitasnya sudah terjamin, untuk meningkatkan layanan dan kemampuan dalam menjangkau masyarakat, khususnya di tingkat daerah.