Mengagetkan, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Ini Buka Lokakarya Pendidikan Antikorupsi pada ACWG Ke-2

Doc: ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Ket. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar memberi sambutan pada pembukaan lokakarya terkait peningkatan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi di sela-sela acara Anti-Corruption Working Group (ACWG) Putaran Ke-2 di Badung, Bali, Selasa (5/7/2022).

Badung - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar membuka lokakarya tentang partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi pada hari pertama Pertemuan Kelompok Kerja Anti-Korupsi (Anti-Corruption Working Group/ACWG) Putaran Ke-2 di Badung, Bali, Selasa.

Lokakarya yang terbagi dalam dua sesi diikuti puluhan delegasi dari sembilan negara yang hadir secara langsung dan 10 negara dan satu entitas, yaitu Uni Eropa yang hadir secara virtual.

"Lokakarya hari ini fokus membahas dua isu, kita akan berdiskusi mengenai pendekatan dan inisiatif yang telah diterapkan dalam meningkatkan partisipasi publik dalam program antikorupsi. Kedua, pertemuan ini bakal menjadi ajang berbagi pengalaman antarnegara untuk membangun budaya integritas pada pendidikan formal dan nonformal," kata Lili dalam sambutannya.

Menurut Lili, upaya memberantas korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga, atau satu negara, karena kejahatan itu kerap terjadi lintas batas melibatkan negara dan pihak-pihak lainnya.

Oleh karena itu, partisipasi publik mulai dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, anak muda, dan kelompok nonpemerintah lainnya menjadi penting demi mendukung pemberantasan dan pencegahan korupsi, kata Lili.

Ia menjelaskan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi merupakan dua isu yang saling berkaitan karena kampanye dan edukasi antikorupsi perlu dukungan dan peran aktif masyarakat.

"Akademisi, sektor privat, organisasi nonpemerintah, dan pemangku kepentingan lain punya peran penting untuk meningkatkan kesadaran publik terkait dampak buruk korupsi," kata Lili.

Ia menyampaikan korupsi berdampak buruk, salah satunya pada penerapan agenda pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan terwujud pada 2030.

Korupsi, Lili menambahkan, menjadi salah satu tantangan ekonomi yang dihadapi negara-negara anggota G20.

Oleh karena itu, KPK yang mewakili Indonesia memimpin Forum ACWG mengusung pentingnya partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi sebagai isu prioritas.

Isu itu telah diperkenalkan kepada delegasi G20 sejak ACWG Putaran Ke-1 di Jakarta dan mendapat dukungan dari seluruh delegasi G20.

Untuk pertemuan ACWG Ke-2 pada 5-8 Juli 2022, pembahasan mengenai partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi bakal dirangkum menjadi kompendium atau kumpulan praktik-praktik baik dan pengalaman dari anggota G20.