Tiongkok Dukung Cekal Wong

BEIJING - Pemerintahan di Beijing pada Rabu (30/10) telah menyatakan persetujuan dan dukungan untuk mendiskualifikasi aktivis demokrasi Hong Kong, Joshua Wong, dari pemilihan lokal pada November mendatang, setelah terjadi aksi protes berbulan-bulan di kota semiotonom itu.

Wong, 23 tahun, adalah salah satu tokoh paling menonjol dalam gerakan tanpa pemimpin itu, menuding pemerintah Hong Kong telah melakukan penyaringan politik setelah seorang petugas pemilihan memutuskan pencalonannya untuk pemilihan November tidak sah pada Selasa (29/10) lalu.

Menurut seorang juru bicara badan kebijakan utama Tiongkok untuk urusan Hong Kong, menyatakan bahwa diskualifikasi terhadap Wong dilakukan setelah selama bertahun-tahun aktivis demokrasi itu memproklamirkan sudut pandang apa yang disebut penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Hong Kong, serta secara terbuka menyangkal bahwa Hong Kong adalah bagian dari Tiongkok.

"Selama aksi protes baru-baru ini, Wong berulang kali merendahkan diri kepada kekuatan asing untuk simpati dan memohon campur tangan," kata Yang Guang dari Kantor Urusan Hong Kong dan Makau, lewat laman resmi kantornya. "Ia adalah salah satu pelaku utama yang menantang prinsip satu negara, dua sistem, oleh karenanya kami menyatakan persetujuan dan dukungan atas keputusan ini," imbuh Yang.

Wong, 23 tahun, adalah satu-satunya kandidat yang dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan dewan distrik, yang menangani masalah regional.

Terkait diskualifikasi yang diterimanya, Wong menuding pemerintah Hong Kong telah menerima misi politik dari Beijing dengan melarang dia ikut dalam pemilu.

"Keputusan untuk melarang saya mencalonkan diri jelas bermotif politik," kata Wong dalam konferensi pers pada Selasa. "Alasan sebenarnya adalah identitas saya, Joshua Wong, yang merupakan kejahatan dalam pikiran mereka," imbuh aktivis muda itu.

Sementara petugas pemilihan Hong Kong menulis alasan diskualifikasi Wong karena konsep penentuan nasib sendiri Wong tidak mengesampingkan kemerdekaan Hong Kong sebagai opsi, dan hal itu dianggap tidak konsisten dengan konstitusi yang berlaku di Hong Kong.

Wong dan partainya, Demosisto, telah membantah mendukung kemerdekaan untuk kota itu. Mereka mengatakan hanya mengadvokasi penentuan nasib sendiri dan referendum bagi rakyat Hong Kong untuk memutuskan bagaimana mereka ingin diperintah.

Bukan yang Pertama

Pencekalan terhadap Wong ini bukan yang pertama. Tahun lalu, Agnes Chow, pemimpin muda prodemokrasi dari partai Wong, juga dilarang untuk ikut serta dalam pemilihan sela karena partainya mendukung penentuan nasib sendiri untuk Hong Kong.

Pada 2016 dan 2017, pengadilan kota Hong Kong mendepak sebanyak enam anggota parlemen prodemokrasi, termasuk anggota Demosisto, Nathan Law, karena tindak pelanggaran saat upacara pengambilan sumpah dan sumpah kesetiaan mereka.

Langkah pendepakan itu pun mendapat dukungan dari Beijing. ang/AFP/I-1