DKI Bangun Tanggul di Cipinang Melayu

JAKARTA - Menghadapi musim hujan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di kawasan Cipinang Melayu, Kampung Melayu, Jakarta Timur, membuat tanggul. Pada 2014, pengerjaan tanggul terhenti, dan kini dilanjutkan kembali.

"Jadi, tadi malam kita sudah siapkan paling tidak jangka pendeknya tanggul temporer. Mereka akan lihat tahun ini, apakah bisa tahun ini, atau tahun ini dipasang batu turap sementara," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Dengan adanya tanggul sementara itu, harapnya, warga sekitar tidak lagi kebanjiran saat musim hujan nanti. Menurutnya, warga setempat meminta pembangunan tanggul diteruskan untuk mengamankan wilayah pemukiman dari banjir.

"Tadi malam saya melihat ke sana. Di situ ada tanggul yang proses pembangunannya berhenti sejak 2014, jadi warga disana minta agar itu diteruskan karena tanggulnya saparuh. Karena tanggulnya saparuh, kalau airnya besar maka luber, ya kena warga," katanya.

Anies mengaku memeriksa sungai yang melintas di belakang hunian warga. Saat musim penghujan tiba, katanya, luapan air sungai itu seringkali menggenangi kawasan. Bahkan, saat musim hujan tahun lalu, dia sempat mengunjungi wilayah ini saat air merendam hampir seluruh rumah warga, masjid dan sekolah.

"Kita ingin mitigasi risikonya dilakukan dengan lebih baik lagi tahun ini. Selain rapat antisipasi banjir di Balai Kota, jajaran Pemprov juga melihat langsung ke lapangan dan mengajak warga, kami membahas langkah antisipasi dampak hujan terhadap kawasan ini," ungkapnya.

Terkait banyaknya proyek pembebasan lahan yang bermasalah, Anies meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkarnya.

asalnya, pembebasan lahan ini diperlukan untuk normalisasi sungai di Jakarta. Dia berharap, pembebasan lahan ini mencerminkan pengelolaan pemerintahan yang baik.

"Bongkar. Kita memang ingin government-nya lebih baik. Jadi, kita memprioritaskan agar pembelian tanah di Jakarta itu bisa dipertanggungjawabkan, baik sisi harganya maupun prosesnya," tegasnya.

Diakuinya, ada satu lahan yang harus dibayar sebesar lebih dari 600 miliar rupiah. Dia mengindikasikan pembebasan lahan itu bermasalah, karena pembayaran lahan itu akan dilakukan secara tunai. Untuk itu, Anies pun menunda sementara pembayaran lahan itu untuk kemudian dibayar dengan cara non tunai.

"Nilainya itu 600 miliar rupiah. Saya tanya, kenapa saya tanya begini karena kalau bayar cash loh. Ini 2017 Desember berbayar cash saya tidak mau," jelasnya.

Ke depan, tegasnya, setiap transaksi pembayaran lahan akan dilakukan secara non tunai. Hal ini juga ditengarai bisa memberantas mafia tanah di Jakarta. pin/P-5