Trump: Reformasi Pajak Kado Natal untuk Rakyat AS

WASHINGTON - Kongres Amerika Serikat akhirnya menyetujui rancangan undangundang reformasi pajak setelah dilakukan pemungutan suara atau voting, Rabu (20/12) waktu setempat. Sebanyak 224 suara mendukung atau setuju dengan usulan Presiden Donald Trump ini, sementara 201 suara lainnya menolak.

Trump menyatakan regulasi reformasi pajak ini menjadi kado Natal untuk rakyat AS. "Saya sudah berjanji kepada rakyat Amerika untuk memberi kado Natal berupa pemotongan pajak yang besar. Atas kesepakatan dari legislatif, ini bisa menjadi nyata," kata Trump di Gedung Putih untuk merayakan tercapainya kata sepakat untuk melakukan reformasi pajak, Rabu waktu setempat.

Undang-Undang Pengurangan Pajak dan Pekerjaan itu disetujui DPR dan Senat dengan dukungan luar biasa dari Fraksi Republik dan penolakan bulat dari fraksi Demokrat. UU itu diserahkan ke Gedung Putih, Rabu. Berdasarkan jajak pendapat, sekitar 55 persen orang AS menentang rencana reformasi pajak AS itu.

Hanya 33 persen yang setuju reformasi pajak AS tersebut. Kubu Demokrat menilai undang-undang itu menggadaikan masa depan Amerika di dalam dan luar negeri demi menebalkan kantong orang kaya. UU pajak yang baru ini akan mengurangi atau memangkas beban pajak perusahaan dan memberikan kelegaan bagi kalangan menengah AS.

Tingkat pajak perusahaan akan turun dari 35 persen menjadi 21 persen. UU pajak ini akan pengaruhi ekonomi AS dan masyarakat. Usulan reformasi yang disampaikan Partai Republik ini dikritik keras oleh Partai Demokrat. Sebab, seolah- olah pemerintah AS mengalah kepada para pebisnis dan orang-orang kaya.

"Kami sedang membuat AS besar kembali. Kami akan membuat Amerika jadi hebat lagi. Apa arti ini semua? Yakni lapangan kerja, lapangan kerja, lapangan kerja," kata Presiden Trump.

Pemangkasan Terbesar

Persetujuan Kongres ini merupakan kemenangan pertama Partai Republik di lembaga legislatif sejak Presiden Donald Trump naik jabatan pada Januari 2017 lalu. Di bawah reformasi undang-undang pajak ini, maka jutaan masyarakat AS tidak lagi menambahkan pajak pada item-item, memberikan kelonggaran pajak pada pemilik usaha rumahan sehingga target dana sosial (donasi masyarakat) bisa tercapai.

Namun reformasi undangundang pajak ini juga membuat pengembalian pajak lebih ringkas dan pendek. UU itu secara permanen memangkas pajak perusahaan, secara sementara memotong pajak yang dibayarkan penerima upah dan gaji, membatasi pengurangan pajak yang populer, dan menaikkan utang nasional Amerika setidaknya satu triliun dollar dalam 10 tahun.

Undang-undang reformasi pajak ini kemungkinan akan ditandatangani oleh Trump pada Jumat (22/12) waktu setempat, jika resolusi soal anggaran pengeluaran diloloskan legislatif AS pada Jumat (22/12). Setelah dikabulkannya undang-undang reformasi pajak pada Rabu (20/12), Trump masih belum menandatangani undang-undang tersebut.

"Ini akan menjadi hari yang besar ketika masyarakat melihatnya di masa mendatang. Ini merupakan pemangkasan pajak terbesar dalam sejarah negara kita," kata Trump saat berbicara di hadapan para petinggi Partai Republik. Kepala penasihat ekonomi Gedung Putih, Gary Cohn, dan Menteri Keuangan AS, Steve Mnuchin, merangkum rencana reformasi pajak yang akan dilakuka Trump.

Pertama,Trump bakal memangkas paket pajak penghasilan dari 7 menjadi 3. Batas atas yang ditetapkan nantinya 35 persen dan batas bawahnya 25 persen dan 10 persen. Kedua, Trump juga akan memangkas pajak korporasi dari 35 persen menjadi 21 persen. Semua pemotongan pajak akan dihilangkan, kecuali untuk properti dan kontribusi amal.

Ketiga, Gedung Putih juga menyatakan bakal ada kebijakan "pajak satu kali" untuk dana triliunan dollar AS yang dimiliki korporasi AS di luar negeri. Namun, menurut Mnuchin, kisaran pajak ini belum ditetapkan besarannya.

uci/Rtr/P-4