Yogyakarta Jadi Pelopor Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Daerah

YOGYAKARTA - Langkah Yogyakarta dalam memperkuat keamanan digital kembali mencatat sejarah. Seluruh level pemerintahan di daerah ini—mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota—kini telah memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team/CSIRT). Keberadaan tim ini menunjukkan kesiapan Yogyakarta menjadi daerah pertama di Indonesia yang membangun sistem penanganan insiden siber secara menyeluruh di tingkat lokal.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia, Nugroho Sulistyo Budi, dalam kegiatan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (FORKOMSANDA) DIY di Hotel New Saphir Yogyakarta, Selasa (14/10). Menurut Nugroho, Yogyakarta patut menjadi contoh bagi daerah lain karena berhasil mengintegrasikan kesiapsiagaan keamanan siber di berbagai lapisan pemerintahan.

Dengan mengusung tema “Memperkuat Kelembagaan FORKOMSANDA dalam Menjaga Ruang Siber”, forum tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menjaga ketahanan siber di wilayah DIY. Acara dihadiri oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Dr. Sulistyo; Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Heri Edi Tri Wahyu Nugroho; serta perwakilan unit persandian dan unsur keamanan Kominfo dari seluruh kabupaten/kota di DIY.

Dalam paparannya, Nugroho menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan dalam menangani ancaman siber di tingkat daerah. “Penyelenggaraan sistem elektronik harus dilakukan secara aman dan andal. Setiap instansi perlu memiliki tim tanggap insiden siber agar bisa segera melakukan isolasi dan mitigasi ketika terjadi serangan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, BSSN sedang mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang diharapkan dapat disahkan tahun ini. “Semakin terintegrasi sistem kita, semakin penting pula keamanan siber. Ketika insiden terjadi, kita harus tahu langkah apa yang diambil. Minimal insiden kecil bisa ditangani di tingkat bawah, sedangkan kerentanan besar dapat diteruskan ke tingkat sektor,” ujarnya.

Nugroho menambahkan, kesiapan sumber daya manusia dan keberadaan sistem komunikasi alternatif juga sangat krusial di tengah ketergantungan terhadap teknologi digital. “Digitalisasi memberi kemudahan, tapi juga membuka peluang ancaman. Jangan sampai data publik diakses oleh pihak yang tidak berhak. Keamanan hanya bisa terwujud jika kita menyelenggarakan sistem secara aman, dengan personel yang terlatih dan tata kelola yang sesuai standar,” imbuhnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menyambut baik dukungan BSSN dan menilai koordinasi antarinstansi dalam bidang keamanan siber di DIY sudah berjalan efektif. “Koordinasi ini memberi banyak masukan penting. Kami berharap sinergi yang sudah terbangun dapat terus dijalankan agar penanganan layanan publik berjalan aman dan nyaman,” ujar Wawan.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama BSSN dan pemerintah kabupaten di DIY telah membangun sistem keamanan jaringan, membentuk tim tanggap insiden siber, serta meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan dan literasi keamanan digital. “Kami berharap kegiatan FORKOMSANDA hari ini menghasilkan rekomendasi strategis dan komitmen kolaboratif yang bisa diimplementasikan secara nyata di seluruh wilayah DIY,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, Ignatius Tri Hastono, menyebut FORKOMSANDA bukan sekadar wadah koordinasi, tetapi juga sarana memperkuat jejaring kerja keamanan siber di seluruh daerah. “Forum ini memperkuat sinergi lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola keamanan informasi yang baik, meningkatkan kesadaran digital, dan memastikan ruang siber kita tetap aman dan andal,” ungkapnya.