Vaksinasi Penguat Kedua Tidak untuk Syarat Perjalanan

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pemerintah sejauh ini tidak berencana untuk menjadikan vaksinasi Covid-19 dosis booster atau penguat kedua sebagai syarat perjalanan.

"Enggak jadi syarat perjalanan," kata Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, singkat ketika ditanya wartawan mengenai hal itu selepas menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Jakarta, Kamis (26/1).

Seperti dikutip dari Antara, Menkes menjelaskan hal itu tidak lepas dari sikap pemerintah yang akan mulai mengurangi intervensi berlebih berkenaan dengan kegiatan masyarakat selepas pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 lalu.

"Intinya, intervensi pemerintah yang mengatur-atur masyarakat akan kami kurangi. Supaya partisipasi masyarakat atas kesadaran sendiri itu boleh ditingkatkan, obat-obatan, vaksinnya ada," ujarnya.

Kendati demikian, Menkes menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih menggratiskan vaksinasi Covid-19 dosis penguat kedua bagi masyarakat. Saat ini, Indonesia masih memiliki stok 10 juta vaksin Covid-19, termasuk lima juta dosis hibah dari luar negeri.

"Ada (hibah) sekitar lima jutaan, dan kita masih bisa minta lagi. Kalau hibah kita ambil dari luar gratis, tapi kalau beli, vaksin dari dalam negeri," kata Menkes.

Tambah Kewaspadaan

Secara khusus, Menkes menegaskan vaksin penguat kedua diperlukan untuk menambah kewaspadaan atas kemunculan subvarian XBB 1.5 atau dikenal sebagai Omicron Kraken.

"Kami tetap mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dosis penguat kedua," kata Menkes menyampaikan subvarian Omicron Kraken terdeteksi diidap seorang pelaku perjalanan asal Polandia saat beraktivitas di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Meski meyakini bahwa imunitas komunitas Indonesia cukup baik, Menkes menyarankan bagi kalangan lanjut usia dan pengidap komorbid untuk memenuhi vaksinasi Covid-19 dosis penguat kedua. "Di-booster deh, terutama untuk yang tua dan komorbid," kata Budi.

Di sisi lain, Menkes menegaskan pemerintah Indonesia terus berkorespondensi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) terkait proses transisi dari pandemi menuju endemi.

"Kami ingin komunikasi dengan WHO, nanti ada koordinasi sama Pak Menko, supaya kalau bisa kita berbarengan. Tapi, hampir di seluruh dunia para pimpinannya sudah melihat bahwa terkendali, semakin terkendali, kecuali tinggal di beberapa negara saja," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan betapa sulitnya menerapkan kebijakan manajemen "gas dan rem" dalam penanganan pandemi Covid-19 dan upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional di Indonesia.

"Melakukan manajemen 'gas dan rem' itu juga bukan sesuatu yang mudah. Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh, tetapi begitu gasnya terlalu kenceng juga, pandeminya juga bisa naik," kata Jokowi.

Menurutnya, manajemen itu menjadi jalan keluar bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian. Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan lain yakni keharusan mengambil keputusan dan tindakan cepat dalam setiap kebijakan selama masa pandemi Covid-19.