TNI Bantah Ingin Terapkan Darurat Militer

JAKARTA - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan pihaknya dengan membiarkan aksi demonstrasi berubah menjadi anarkis dan menginginkan diterapkan darurat militer.

“Selama ini, TNI hanya bertugas membantu Polri untuk memastikan aksi demonstrasi berjalan aman dan lancar,” kata Tandyo di Gedung DPR RI di Jakarta, Senin (1/9), usai mengikuti rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI.

Kondisi tersebut membuat Polri lebih berwenang melakukan pengamanan dan penindakan secara langsung.

Peran itu dijalankan oleh TNI selama demonstrasi berlangsung, termasuk ketika aksi penjarahan terjadi pada Sabtu (30/8) lalu.

Dia melanjutkan, TNI dan Polri baru mendapatkan mandat untuk melakukan tindakan tegas dan terukur dari Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (30/8). “Makanya pada saat tanggal 30 dipanggil presiden kan mungkin ada permintaan. Tanggal 31 kita turun (lakukan tindakan tegas),” kata Tandyo.

Tandyo juga membantah dengan tegas terkait adanya upaya “cipta kondisi” yang dilakukan TNI dengan membiarkan aksi demonstrasi berubah jadi anarkis. “Saya kira apa kemampuan TNI untuk mencipta kondisi. Kita selama ini terus di belakang Polri,” jelas Tandyo.

Tandyo berharap masyarakat tidak mudah termakan isu yang menyesatkan dan tetap mendukung upaya pemerintah menciptakan kondisi yang aman.

Dalam kesempatan itu, Tandyo juga membantah ada pembiaran aparat keamanan terhadap aksi massa yang anarkis dengan tujuan ingin menerapkan kondisi darurat militer. “Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada,” katanya.

Tandyo mengatakan sedari awal penanganan aksi demonstrasi merupakan ranah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sedangkan TNI hanya bersifat membantu pengamanan agar demonstrasi berjalan dengan kondusif.

“Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu,” kata Tandyo.

Tandyo menambahkan komitmen TNI untuk terus bekerja sama dengan Polri dalam mengembalikan stabilitas keamanan. “Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri,” jelas Tandyo.

Serukan Persatuan

Sementara itu, Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad, Mayjen TNI Bangun Nawoko turun langsung bersama para prajurit untuk melaksanakan patroli keliling kota Makassar, Sulawesi Selatan dan menyuarakan persatuan.

“Kami hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk merangkul masyarakat. Aspirasi silakan disampaikan, tetapi jangan sampai berujung anarkis. Mari kita jaga ketertiban, mari kita jaga persatuan, karena kerusakan hanya akan merugikan kita semua,” ujar nya. Ant/S-2