Titiek Soeharto Nilai Swasembada Makin Nyata Berkat Reformasi Pangan Prabowo

JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menilai swasembada pangan semakin nyata ke depan berkat adanya reformasi pangan yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
 

"Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional," kata Titiek dalam keterangan di Jakarta, Jumat (14/11).

Titiek menegaskan, capaian itu merupakan hasil konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menetapkan swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis sebagai prioritas nasional.

Oleh karena itu Pimpinan Komisi IV DPR RI yang membidangi urusan pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian strategis sektor pangan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo.

Dia juga mencermati data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025, sebuah pencapaian penting mengingat pada 2023–2024 impor beras kumulatif mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

"Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan," ujarnya.

Berdasarkan laporan resmi BPS, produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024.

DPR menilai pencapaian ini merupakan buah dari gotong royong petani serta keberpihakan kebijakan pemerintah pada sektor pangan melalui penyediaan sarana, akses teknologi, dan perbaikan manajemen produksi.

Indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110.

Ketua Komisi IV menilai angka itu sebagai bukti bahwa kebijakan negara memberikan ruang ekonomi lebih baik bagi petani, serta mendorong mereka semakin produktif dan kompetitif.

Selain itu, Titiek turut mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas stok pangan nasional. Ketahanan stok itu menjadi penopang utama stabilitas nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan krisis pangan global.

Pimpinan Komisi IV lainnya, Alex Indra Lukman menilai reformasi distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah sebagai langkah strategis. Simplifikasi alur distribusi disertai penurunan harga pupuk sebesar 20 persen telah menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian berkelanjutan.

"Pemerintah menunjukkan keberpihakan yang konsisten kepada petani kecil dan menengah," kata Alex.

Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500/kg dengan jaminan pembelian oleh negara. Dengan kebijakan ini, Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah serta memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani.