Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Sepihak Setelah Putusan Mahkamah Agung

BEIJING - Tiongkok pada hari Senin (23/2) mendesak Amerika Serikat untuk membatalkan tarif sepihak yang diumumkan Presiden Donald Trump setelah Mahkamah Agung AS membatalkan banyak tindakannya.

Pada hari Jumat (20/2), Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara enam banding tiga bahwa Trump tidak memiliki wewenang untuk mengenakan tarif berdasarkan undang-undang tahun 1977 yang telah ia andalkan untuk mengenakan pungutan mendadak pada negara-negara tertentu, yang mengacaukan perdagangan global.

Trump bereaksi dengan marah, pertama-tama mengumumkan bea masuk global baru sebesar 10 persen untuk impor berdasarkan otoritas hukum yang berbeda, sebelum menaikkannya menjadi 15 persen pada hari Sabtu (21/2).

Kementerian perdagangan Tiongkok mengatakan pada hari Senin, mereka sedang melakukan "penilaian komprehensif" tentang dampak putusan tersebut, dan menyerukan kepada Washington untuk mencabut tarif tersebut.

"Tiongkok mendesak Amerika Serikat untuk membatalkan tindakan tarif sepihaknya terhadap mitra dagangnya," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. "Tidak ada pemenang dalam perang dagang dan proteksionisme tidak akan membawa ke mana pun."

Bea masuk global baru sebesar 15 persen akan mulai berlaku pada hari Selasa, dan diperkirakan akan berlangsung selama 150 hari dengan pengecualian untuk beberapa produk.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga mencatat, mereka "memperhatikan dengan saksama" potensi langkah-langkah Amerika Serikat untuk mempertahankan kenaikan tarif.

"Amerika Serikat saat ini sedang merencanakan langkah-langkah alternatif seperti investigasi perdagangan untuk mempertahankan kenaikan tarif pada mitra dagang. Tiongkok akan terus memperhatikan hal ini dan dengan tegas melindungi kepentingan Tiongkok," katanya.

Peringatan Tiongkok ini muncul beberapa minggu sebelum kunjungan Trump ke Tiongkok, perjalanan pertama pemimpin AS ke negara itu pada masa jabatan keduanya.

Namun, Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer mengatakan pertemuan yang direncanakan pada bulan April antara Trump dan Xi "bukan untuk berdebat tentang perdagangan."

Putusan Mahkamah Agung merupakan teguran mengejutkan bagi Trump dari badan peradilan yang sebagian besar telah berpihak kepadanya sejak ia kembali menjabat.

Hal itu menandai kemunduran politik besar dalam membatalkan kebijakan ekonomi andalannya yang telah mengacaukan tatanan perdagangan global.

Beberapa negara telah menyatakan sedang mempelajari putusan Mahkamah Agung dan pengumuman tarif Trump selanjutnya.

Greer mengatakan kepada media AS pada hari Minggu bahwa kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok, Uni Eropa, dan mitra lainnya akan tetap berlaku meskipun ada keputusan tersebut.