Target Lifting Dikejar, Pemerintah Potong Rantai Izin KKKS

JAKARTA - Proses perizinan yang cepat dan efisien akan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi KKKS, mendorong mereka untuk lebih aktif dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Investor cenderung lebih tertarik pada negara dengan sistem perizinan yang jelas dan transparan. Mempercepat perizinan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi investor migas.

Dengan perizinan yang cepat, KKKS dapat segera memulai kegiatan produksi. Hal ini akan membantu mencapai target produksi migas nasional yang telah ditetapkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan akan mempercepat perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang kini masih dalam proses.

Bahlil, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/7), mengatakan hal itu dilakukan dalam rangka mencapai target lifting migas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar 605 ribu barel per hari, yang juga menjadi program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan energi.

“Kita semua tahu bahwa salah satu program prioritas dalam Asta Cita Bapak Presiden yaitu adalah kedaulatan energi. Sudah barang tentu ini bukan hanya menjadi slogan, tapi ini merupakan cita-cita mulia dari negara yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo,” ujar dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan menginginkan potensi migas dengan seluruh konsesi yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan lifting.

Adapun dari 128 cekungan, baru terdapat 20 cekungan yang berproduksi. Hal itu, lanjut Bahlil, mengindikasikan masih banyak potensi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut.

Kemudian, masih banyak Wilayah Kerja (WK) yang sudah memiliki Plan of Development (POD), tapi tidak berjalan.

Maka dari itu, sesuai arahan dari Presiden Prabowo, Bahlil mengatakan mereka akan bekerja sama dengan KKKS untuk mencari terobosan dalam rangka peningkatan lifting, termasuk mencari akar permasalahan apabila terjadi perlambatan dalam perizinan, sekaligus mempercepat prosesnya.

“Saya akan turun membantu Bapak Ibu semua untuk proses perizinan. Tapi saya mohon bagi yang sudah selesai izinnya, dan atau yang tidak ada persoalan lagi, tolong segera jalan. Kalau tidak maka kami akan melakukan langkah-langkah yang terukur. Sudah barang tentu by regulasi,” katanya.

Selain itu, Menteri ESDM juga berpesan agar ada pemberdayaan bagi masyarakat daerah agar keberadaan kekayaan migas di daerah memberikan dampak positif.

Terkait dukungan fiskal untuk mewujudkan proyek hulu migas yang ekonomis, Bahlil mengatakan saat ini sudah tidak masalah gross split atau cost recovery karena Internal Rate of Return (IRR) sudah dibuat ekonomis.

Di sisi lain, para pimpinan tertinggi KKKS industri hulu migas kembali menegaskan komitmennya untuk dapat mencapai target lifting minyak dan gas 2025.