Student Loan Berpotensi Perburuk Ketidakadilan dalam Sistem Pendidikan Indonesia

Sry Lestari Samosir, S.Pd., M.Sos, Universitas Negeri Medan

Wacana mengenai penerapan 'student loan' (pinjaman pendidikan) di Indonesia semakin santer terdengar dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun masih dalam tahap pembahasan, ide ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas.

Student loan, yang dipromosikan sebagai solusi untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan tinggi, sebenarnya menyimpan potensi bahaya yang besar. Di balik janji-janji manis untuk mempermudah biaya pendidikan, terdapat perangkap kapitalisme yang siap menjebak mahasiswa dalam lingkaran utang yang tak kunjung usai.

Tanpa kewaspadaan yang cukup, kebijakan ini bisa membawa dampak negatif yang lebih luas, memperparah ketidakadilan sosial, dan semakin mengokohkan kontrol kapitalis atas tenaga kerja.

Antara harapan dan jebakan

Para pemasar student loan percaya bahwa skema ini membuka peluang bagi mahasiswa dari kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan pendidikan tinggi tanpa harus memikirkan biaya di muka.

Namun, kebijakan ini berpotensi menjerumuskan mahasiswa ke dalam utang yang tidak perlu. Kita bisa melihat dampak buruk dari kebijakan ini di negara-negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris yang sudah lama menerapkan skema student loan.

Di negara-negara tersebut, mahasiswa lulus dengan utang besar, yang tidak hanya membatasi pilihan karier mereka, tetapi juga menciptakan ketergantungan finansial jangka panjang.

Alih-alih menjadi alat untuk memberdayakan generasi muda, student loan justru menjadi instrumen kontrol kapitalis yang memperkuat sistem tenaga kerja murah.

Mahasiswa yang lulus dengan beban utang besar sering kali terpaksa menerima pekerjaan bergaji rendah demi melunasi utang mereka. Ini adalah jebakan halus yang memperkuat stratifikasi sosial-yang kaya tetap bebas dari beban utang, sementara yang miskin semakin tertekan.

Ciptakan keterasingan

Wacana student loan di Indonesia berpotensi menciptakan alienasi atau keterasingan bagi mahasiswa kelas menengah ke bawah. Pasalnya, jika kebijakan ini diterapkan, mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu akan dipaksa mengambil pinjaman untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Utang tersebut, yang awalnya dijanjikan sebagai solusi untuk mengejar impian pendidikan, pada akhirnya bisa berubah menjadi jerat yang mengikat masa depan mereka. Setelah lulus, mereka akan dihadapkan pada realitas yang suram, yaitu beban utang yang harus dilunasi, sementara pasar kerja menawarkan upah rendah.

Menurut perspektif Marxisme, alienasi terjadi ketika individu kehilangan kendali atas hidup dan hasil kerja mereka dan menjadi sekadar alat produksi dalam sistem kapitalis.