Sama-sama Pangkas Anggaran, Ini Bedanya Vietnam dengan Indonesia

Amorisa Wiratri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Betti Rosita Sari, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lamijo, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Salah satu langkah besar yang tengah diambil oleh pemerintahan Prabowo Subianto adalah efisiensi anggaran. Alokasi efisiensi tersebut ditujukan untuk fokus pada program prioritas pemerintah seperti program Makan Bergizi Gatis (MBG), ketahanan pangan, ketahanan energi, perumahan, dan pertahanan keamanan.

Di waktu yang nyaris bersamaan, Vietnam juga melakukan hal serupa.

Langkah strategis penghematan Vietnam yang cukup mencolok adalah perampingan jumlah kementerian dan lembaga tinggi lainnya dari 30 menjadi 22 lembaga, yang terdiri dari 6 kementerian baru, 11 kementerian lama, dan 5 lembaga setingkat kementerian. Beberapa kementerian juga mengalami merger, seperti misalnya Kementerian perencanaan dan investasi yang bergabung dengan Kementerian keuangan.

Vietnam juga berencana mengurangi jumlah pegawai negerinya sebanyak 20% secara bertahap dalam lima tahun. Mereka percaya, efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan memotong birokrasi dan merampingkan kementerian atau lembaga negara.

Manuver tersebut sangat bertolak belakang dengan Indonesia. Jumlah kementerian/lembaga di Indonesia saat ini menggemuk menjadi 53 dari semula 34 di masa pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah juga menambah banyak jumlah pegawai pemerintah baru dengan pengangkatan staf khusus dan utusan khusus.

Artikel ini melihat bagaimana pendekatan strategis Vietnam terhadap kebijakan ini—khususnya terkait riset—dan apa perbedaan mendasar dari kedua negara di tengah efisiensi anggaran belanja negara masing-masing.

Demi ambisi menjadi negara maju

Secara struktur, Vietnam tidak memiliki penguasa tertinggi yang absolut. Negara ini secara resmi dipimpin oleh empat pilar tinggi pemerintahan, yakni Ketua Partai, Presiden, Perdana Menteri, dan Ketua Parlemen. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, adalah tokoh paling berpengaruh di Vietnam.

Awal Desember 2024, To Lam mulai mengumumkan ide tentang efisiensi anggaran negara dan pada tanggal 18 februari 2025, Majelis Nasional Vietnam (semacam DPR RI) menyetujui ide tersebut.

Vietnam memfokuskan efisiensi untuk pembangunan di sektor ekonomi. Dengan target pertumbuhan sekurang-kurangnya 8% pada tahun 2025 (sama dengan Indonesia). Vietnam memprioritaskan beberapa sektor pendukung utama, di antaranya pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence), ekonomi digital, dan energi terbarukan.

Untuk menggapai mimpi tersebut To Lam merekomendasikan kenaikan alokasi pos anggaran fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sebesar 3% dari total anggaran tahun 2025. Bahkan, dia menjanjikan akan ada peningkatan alokasi secara progresif hingga lima tahun mendatang.

Selain itu, pemerintah Vietnam juga mengeluarkan Resolusi 57 Politbiro untuk mendukung riset dengan memotong prosedur birokrasi, meningkatkan investasi untuk penelitian dan pengembangan dari 0,4% ke 2 % dari total GDP, dan menciptakan 12 peneliti per 10.000 orang pada 2030.