RI Perlu Gencarkan Diplomasi Iklim

JAKARTA - Pemerintah Indonesia perlu menggencarkan diplomasi iklim di berbagai forum internasional karena ancaman perubahan iklim kian nyata. Sebagai gambaran, saat ini Antartika dan Greenland mencair tiga kali lebih cepat dibandingkan awal 1990 sehingga berpotensi menjadi kekacauan iklim ke depannya.

"Indonesia mesti berperan serius, tidak hanya berusaha menarik investasi dengan gimmick transisinya, tetapi perlu membangun diplomasi iklim, khususnya ke negara-negara kepulauan lainnya yang paling terancam perubahan iklim untuk mendorong keseriusan global dalam mengatasi krisis iklim yang lebih adil," tegas Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, ketika dihubungi Koran Jakarta, Kamis (30/11).

Studi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) untuk menahan laju pemanasan dunia atau global warming di bawah 1,5 derajat Celsius menjadi kerangka kesepakatan-kesepakatan global. Namun, praktiknya angka emisi global masih terus meningkat 1,2 persen pada 2021-2022. Angka tersebut berpotensi naik lagi tahun ini sebagai dampak cuaca ekstrem El Nino dan kebakaran hutan yang meluas.

"Artinya, komitmen penurunan tidak bisa berjalan instan butuh waktu untuk terjadinya transformasi di berbagai sektor agar laju emisi menurun dalam 3-5 tahun mendatang. Terlebih, banyak negara dan juga sektor bisnis justru sedang mengejar pertumbuhan pascapandemi Covid-19," ujarnya.

Sepertinya, lanjut Hafidz, COP-28 di Dubai nanti jadi penentu. Kalau tidak menghasilkan komitmen mengikat secara global maka seperti prediksi terburuk bukan hanya menyentuh 1,5 derajat Celsius bahkan dikhawatirkan masuk kisaran 2,5-3 derajat Celsius, dan konsekuensinya cukup serius bagi ketahanan hidup masyarakat global, terutama pada kerentanan pangan, bencana dan air bersih.
Halaman Selanjutnya....