RI Harus Antisipasi Mundurnya Russia dari Kesepakatan Ekspor Biji-bijian

JAKARTA - Tidak berlanjutnya partisipasi Russia dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam berpotensi menimbulkan inflasi pangan dunia. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus mewaspadai dampak dari mundurnya Russia dalam kesepakatan inisiatif biji-bijian Laut Hitam tersebut.

"Saya minta pemerintah menyusun strategi untuk mencegah munculnya dampak inflasi pangan dunia terhadap Indonesia dengan meningkatkan produksi dalam negeri guna mengendalikan harga," ujar Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Selasa (25/7).

Hal ini mengingat pasokan pangan dunia tengah tergerus akibat ancaman gagal panen yang salah satunya disebabkan oleh El Nino. Untuk itu, dia meminta pemerintah mewaspadai dampak dari tidak berlanjutnya partisipasi Russia dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam tersebut terhadap inflasi komoditas utama yang didistribusikan lewat inisiatif tersebut, di antaranya seperti jagung, gandum, dan bunga matahari.

Seperti dikutip dari Antara, Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesatyo, juga meminta agar Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan pemerintah daerah, yakni Dinas Pertanian setempat, utamanya di daerah dengan sentra produksi jagung, gandum, dan bunga matahari, seperti di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Koordinasi ini, tambah Bamsoet, untuk memberikan insentif serta akses pada bibit unggul demi meningkatkan hasil produksi dalam negeri yang berkualitas.

Mencari Alternatif

Menurut Bamsoet, pemerintah harus mengarahkan masyarakat untuk mencari beragam sumber alternatif agar harga bahan baku industri komoditas terkait tidak naik secara signifikan. Sebab, kenaikan harga gandum dunia dapat merambat pada produk-produk turunan, seperti kue dan roti, yang banyak dikonsumsi dan dibeli oleh masyarakat.

"Meminta pemerintah terus memantau hal tersebut dan mengantisipasi potensi kenaikan harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang terimbas dari turunnya pasokan minyak bunga matahari di pasar dunia, dengan memastikan ketersediaan stok CPO untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, baik untuk minyak goreng maupun biodiesel, sebelum melakukan ekspor," tambahnya.

Terkait masalah pangan ini, persoalannya lebih kompleks. Bukan hanya tidak berlanjutnya partisipasi Russia dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam berpotensi menimbulkan inflasi pangan dunia, tapi juga karena dampak fenomena cuaca El Nino.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta BUMN dan pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat dan memperbanyak anggaran pemberian bantuan sembako kepada masyarakat sebagai langkah mengantisipasi dampak fenomena cuaca El Nino.

"Kalau bisa memang punya anggaran bantuan sembako ke masyarakat diperkuat, diperbanyak. Karena apa, kita menghadapi El Nino yang tidak bisa kita hitung karena itu menyangkut iklim, sehingga harus didahulukan," kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, anggaran penyediaan bantuan sembako harus didahulukan karena menyangkut dampak El Nino yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan.

Selain memperkuat bantuan sembako, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan para kepala daerah untuk memperbanyak pasar-pasar murah di daerah. Presiden berharap agar pasar murah dan bantuan sembako didahulukan terhadap daerah-daerah yang lebih memerlukan jika El Nino sudah mengganggu kesehatan masyarakat.

Dampak El Nino, sejumlah daerah akan lebih mengalami kekeringan sehingga berpotensi mengakibatkan gagal panen. Presiden memperkirakan dampak El Nino mulai terasa pada Agustus 2023. Di sisi lain, sejumlah negara, seperti Vietnam dan India sudah tidak mengekspor beras lagi, sehingga Indonesia harus mempersiapkan stok beras untuk konsumsi Nasional.