Reforma Agraria Bisa Tekan Biaya Produksi Beras

JAKARTA - Biaya produksi beras nasional mahal atau bahkan tertinggi di antara sejumlah negara Asean. Ironisnya, tingginya harga beras tersebut tak sebanding dengan kenaikan penghasilan petani.

Komponen biaya untuk memproduksi beras di RI ditengarai cukup tinggi. Hal itu pula yang membuat harga beras di tingkat konsumen bergejolak.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengusulkan harga pembelian pemerintah (HPP) dengan memgacu pada biaya produksi untuk memastikan petani mendapat keuntungan. Kalau mengikuti HPP pemerintah, lanjutnya, petani tak mendapatkan keuntungan.

"Kalau dibandingkan dengan negara lain produsen beras, komponen biaya yang cukup tinggi untuk biaya sewa lahan karena reforma agraria kita yang belum dijalankan," ucap Qomar kepada Koran Jakarta, Senin (23/9).

Di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terang dia, petani berharap pemerintah bisa menjalankan reforma agraria dan mendistribusikan sembilan juta hektare lahan sesuai janjinya.

"Dengan pengelolaan lahan yang cukup, akan bisa menurunkan biaya produksi sekaligus meningkatkan pendapatan petani," ucap Qomar.

Reforma agraria adalah pembangunan yang komprehensif terhadap persoalan keagrarian. Implementasi reforma agraria harus terus dilakukan untuk memastikan tujuan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Petani di Indonesia belum mencapai kesejahteraan saat ini lantaran rata-rata pendapatan mereka sebesar satu dollar AS per hari atau 341 dollar AS per tahun berdasarkan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) Badan Pusat Statistik (BPS).

Apabila dikonversikan ke rupiah, pendapatan petani di Indonesia hanya mencapai 5,16 juta rupiah per tahunnya (dengan kurs 15.160 rupiah per dollar AS). Angka ini jauh di bawah rata-rata UMP (Upah Minimum Provinsi) di RI pada 2024 yang sebesar 37,36 juta rupiah per tahun atau 3,11 rupiah juta per bulan. Rendahnya pendapatan petani ini bahkan menjadi perhatian Bank Dunia.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, mengatakan harga beras di tingkat konsumen memang dipengaruhi banyak faktor. Harga input, biaya transportasi dan distribusi, stok menjadi beberapa di antaranya.

Menurutnya, harga input dari waktu ke waktu mengalami kenaikan terutama pupuk dan pestisida, juga tenaga kerja yang makin mahal dan langka.

Namun, kata dia, harga input bukan satu-satunya faktor pemicu tingginya harga beras. Jumlah produksi dan stok beras di pasaran juga sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga beras. Biaya input berpengaruh lebih banyak pada tingkat pendapatan petani.

Faktor lain yang berhubungan adalah biaya produksi gabah ke beras dan biaya transportasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pungutan-pungutan menjadi juga pengaruh pada kenaikan harga yang terjadi.

Direktur Eksekutif Institute Devopment of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, sepakat bergaining power petani sebagai produsen pangan di Indonesia memang lemah. Itu bisa dibuktikan dengan kecilnya nilai tukar petani (NTP) yang sangat jarang berada di level 120, yang merupakan angka ideal.

"Jika harga beras naik tapi pendapatan petani tetap rendah menunjukkan petani mendapat economic benefit paling rendah dibandingkan aktor lainnya di rantai pasok beras," tegas Esther.

Ongkos Tanam

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga beras tinggi di dalam negeri dipengaruhi oleh besarnya biaya produksi. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, menyampaikan petani berhak mendapat keuntungan lantaran biaya yang dikeluarkan untuk menanam beras tidak sedikit. Namun, hal itu berdampak pada harga yang tinggi di pasaran.