Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

PWI Berharap Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Wartawan Masuk APBN

📅 Rabu, 21 Feb 2024, 01:20 WIB | Oleh: Tim Penulis
PWI Berharap Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Wartawan Masuk APBN Doc: ANTARA/Nadia Putri Rahmani
Ket. Puncak HPN 2024 -- Tangkapan layar - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun berbicara dalam Perayaan Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta, Selasa (20/2).

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun berharap akan ada gerakan dari pemerintah Indonesia untuk memasukkan anggaran pendidikan dan pelatihan wartawan ke dalam APBN.

"Organisasi pers dan perusahaan pers saat ini ngos-ngosan. Untuk hidup saja susah, apalagi menyiapkan SDM yang berkualitas. Untuk itu, saya berharap bahwa sudah ada nanti gerakan untuk memasukkan pendidikan dan pelatihan wartawan di dalam APBN," kata Hendry dalam acara Perayaan Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (20/2).

Ia menjelaskan kehidupan pers saat ini belum berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena masih ada keprihatinan dari sisi ekonomi dan kesejahteraan yang mana akan berpengaruh pada karya jurnalistik.

"Masih ada keprihatinan. Dari sisi ekonomi, pendapatan berkurang. Dari sisi kesejahteraan, wartawan juga belum bangkit dari keterpurukan, kemudian yang tentu saja ini berpengaruh kepada produk karya jurnalistik," ujarnya.

Selain itu, kata dia, kedudukan media massa semakin tersisihkan oleh produk informasi dari media sosial yang tidak terverifikasi, tidak diedit, dan yang paling fatal adalah tidak menerapkan Kode Etik Jurnalistik.

Oleh karena itu, ia merasa perlu adanya ikut campur dari negara untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pers sebab pers adalah pilar demokrasi yang keempat.

Dalam kesempatan yang sama, Hendry menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian BUMN yang telah mendukung pelaksanaan 10 uji kompetensi wartawan (UKW) di beberapa provinsi, di antaranya Aceh dan Sulawesi Utara.

Namun, kata dia, UKW di 28 provinsi lainnya masih belum bisa terlaksana karena hambatan biaya. Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada Presiden Jokowi agar pelaksanaan ujian tersebut dibiayai oleh pemerintah.

"Kami berharap sisanya 28 provinsi lagi dan cabang khusus Solo, dibiayai pelaksanaan uji kompetensinya karena memang ini terhambat dengan (bulan) puasa, Pak Presiden," kata dia.

Ia juga menyampaikan harapan agar pembangunan Graha Pers Pancasila di Yogyakarta bisa segera terlaksana lantaran saat ini terhambat karena tidak adanya anggaran.

"Ketika kami berkonsultasi dengan pemerintah DI Yogyakarta, anggarannya tidak ada. Untuk mindahin kantor saja kami lagi kerepotan ini. Kami minta tolong ke Bapak Presiden yang akan menugaskan Menteri PUPR untuk membangunnya. Mudah-mudahan terlaksana," ucapnya.

Perayaan Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 digelar di Econvention Ancol, Jakarta dengan mengusung tema "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa".

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta pejabat dan tokoh-tokoh lainnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Megapolitan
Perum Bulog Lebak-Pandeglan...

BPJS Kesehatan Edukasi Polda Kepri Terkait Program JKN

14 menit yang lalu | Bambang Wijanarko

Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
Rona
6 Drama Korea Baru yang Waj...

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

1.5 jam yang lalu | Lili Lestari

Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
Olahraga
Janice Tjen Mulus ke Peremp...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.