Presiden Marcos Jr Desak Para Senator untuk Akhiri Boikot

MANILA - Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, pada Rabu (3/6) memperingatkan bahwa pengesahan undang-undang penting mungkin akan terhambat karena para senator yang mendukung Wakil Presiden Sara Duterte melancarkan boikot untuk menghadiri sidang menjelang persidangan pemakzulan dirinya bulan depan.

Para anggota parlemen pro-Duterte memulai boikot Senat pekan ini setelah kehilangan kendali mayoritas, dengan seorang anggota parlemen ditangkap karena korupsi skala besar dan seorang lainnya buron karena untuk menghindari penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional.

"Lembaga legislatif sekarang dalam keadaan kacau," kata Presiden Marcos Jr kepada wartawan. "Kembali bekerja karena ini penting; kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita harus mengesahkan banyak undang-undang," imbuh dia.

Presiden Marcos Jr juga mengatakan bahwa timnya sedang mempertimbangkan kemungkinan undang-undang dan amandemen untuk membantu rakyat Filipina karena perang di Asia barat mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh ekonomi global.

"Kami berupaya mencapai stabilitas agar masyarakat dapat melanjutkan hidup mereka dan merencanakan masa depan; agar masyarakat dapat mengandalkan bantuan pemerintah selama masa darurat ini," kata Presiden Marcos Jr. "Kita tidak dapat melakukan itu jika lembaga legislatif memutuskan untuk tinggal di rumah dan berlibur," tegas dia.

Konstitusi Filipina menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif setara dengan kekuasaan legislatif, yang membatasi pilihan Presiden Marcos Jr.

"Kita tidak bisa memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan; kita tidak bisa menghukum mereka atas apa yang mereka lakukan. Mereka harus mengatur diri mereka sendiri dan mereka belum melakukan tugas yang baik saat ini," ucap Presiden Filipina itu.

Bulan lalu, 13 anggota parlemen yang bersekutu dengan Duterte menguasai Senat yang beranggotakan 24 kursi hanya beberapa jam sebelum mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara untuk memakzulkan wakil presiden. Empat hari kemudian, sekutu Wapres Duterte, Ronald Dela Rosa, melarikan diri setelah Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya.

Senator pro-Duterte lainnya, Jose "Jinggoy" Estrada, ditangkap pada Senin (1/6) karena diduga menerima suap senilai lebih dari 573 juta peso terkait proyek fiktif pengendalian banjir.

Tiadanya mayoritas mengakibatkan kebuntuan yang membuat sulit untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang kecuali para senator melanggar afiliasi partai.

Sekutu Wapres Duterte dan Ketua Senat Alan Peter Cayetano membenarkan boikot tersebut dengan mengatakan bahwa lembaga itu sedang "dicekik" dan bahwa anggota mayoritas sedang disingkirkan.

Sidang pemakzulan terhadap Wakil Presiden Duterte di Senat sendiri diperkirakan akan mulai digelar pada 6 Juli. Wapres Duterte hanya membutuhkan sembilan suara dari para senator-hakim agar ia dibebaskan dari pemakzulan.

Rebut Kendali

Tak lama setelah Presiden Marcos Jr mengeluarkan peringatan terkait boikot, sekelompok anggota parlemen Filipina pada Rabu sore dilaporkan berhasil merebut kembali kendali Senat yang terpecah belah dengan memilih pemimpin sementara.