Percepatan Belanja Lebih Didominasi Pemerintah Pusat

JAKARTA - Untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, maka pola penyaluran belanja negara diupayakan lebih merata setiap triwulan. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan jika tahun-tahun sebelumnya, penyaluran tertinggi di triwulan IV atau di akhir tahun, maka mulai tahun ini diupayakan lebih merata. 

“Di triwulan I, belanja sudah terealisasi 21 persen (dari target APBN). Triwulan II targetnya 26 persen, triwulan III 26 persen, dan juga triwulan IV juga 26 persen. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi itu merata cepat dan terjadi di tahun yang sama,” kata Juda di Jakarta, Senin (27/4).

Pada triwulan I- 2026, realisasi belanja negara mencapai 815 triliun rupiah atau setara dengan 21,2 persen dari target APBN yang sebesar 3.842,7 triliun rupiah.Belanja tersebut dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy) tumbuh 31,4 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang sebesar 1,4 persen (yoy).

Secara rinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar 610,3 triliun rupiah (19,4 persen dari target APBN), dengan pertumbuhan sebesar 47,7 persen (yoy). Adapun transfer ke daerah mencapai 204,8 triliun rupiah (29,5 persen dari target APBN), menurun 1,1 persen (yoy).

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai 574,9 triliun rupiah atau meningkat 10,5 persen (yoy), setara dengan 18,2 persen dari target APBN. Dengan kinerja belanja dan penerimaan tersebut, maka defisit APBN triwulan I 2026 mencapai 240,1 triliun rupiah atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Belanja Pemerintah Pusat

Menanggapi hal tersebut, peneliti ekonomi Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendi Manilet megatakan perubahan pola belanja APBN yang mulai diratakan sejak kuartal I dinilai tepat secara prinsip, namun menyimpan risiko terhadap defisit dan pembiayaan jika tidak diimbangi penerimaan negara.

“Kalau dilihat secara prinsip, perubahan pola belanja ini memang langkah yang benar. Selama ini masalah klasik APBN kita adalah loading di akhir tahun, belanja menumpuk di kuartal IV, sehingga dampaknya ke ekonomi tidak optimal,” katanya.

Ketika belanja mulai merata sejak kuartal I, secara teori akan memperkuat fiscal multiplier karena stimulus masuk lebih cepat ke sistem perekonomian. Hal itu yang membuat pertumbuhan di awal tahun terlihat cukup kuat.

Namun demikian, dia mengingatkan konsekuensi ke defisit perlu dijaga. Defisit kuartal I yang sudah sekitar 0,9 persen terhadap PDB dinilai relatif tinggi untuk fase awal tahun. Artinya, ruang fiskal sudah terpakai cukup besar di depan.

“Ini bukan masalah kalau penerimaan juga ikut mengejar di kuartal berikutnya. Tapi kalau tidak, pemerintah akan masuk ke situasi yang agak sempit di paruh kedua,” katanya.

Kondisi seperti itu bisa memunculkan risiko teknis berupa fiscal frontloading risk. Belanja dipercepat, tetapi penerimaan belum tentu punya pola yang sama. Pajak biasanya memang lebih kuat di semester II, namun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kepabeanan sedang tertekan akibat faktor eksternal seperti harga komoditas dan perdagangan global.

Selain itu, ia juga menyoroti isu komposisi belanja. Percepatan belanja lebih banyak terjadi di pemerintah pusat, sementara transfer ke daerah belum ikut naik. Padahal secara empiris, belanja daerah punya multiplier lebih besar karena lebih dekat ke aktivitas ekonomi riil.

“Jadi kita berisiko menghasilkan defisit yang lebih besar, tapi dengan dampak yang tidak seoptimal yang seharusnya,” pungkasnya.