Penguatan CBP Penting untuk Stabilkan Harga Pangan

JAKARTA - Perum Bulog menetapkan arah kebijakan pangan Indonesia dengan memperkuat pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan.

Hal ini terungkap dalam FGD Panen News yang dihadiri Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, Vice President Communication and Public Affair PT Astra Agro Lestari, Fenny Sofyan, dan General Manager Unit Bisnis Bulog Sentra Niaga Topan Ruspayandi, Jakarta Selatan, Jumat (9/2).

Topan Ruspayandi mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia dalam konteks beras punya kebijakan pengelolaan CBP beserta dengan semua program turunannya.

"Di sisi hulu, kita melakukan pengadaan dalam negeri untuk melakukan penyerapan produk pangan khususnya beras dari petani dengan kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah oleh Badan pangan nasional (Bapanas)," kata Topan.

Di sisi hilir, lanjut Topan, ada program operasi pasar yang saat ini disebut dengan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dua program ini, yang saat dilakukan oleh Bulog dalam rangka menyalurkan cadangan beras pemerintah.

"Kurang lebih saat ini yang dikerjakan oleh Bulog dalam konteks kebijakan pangan negara dan kita berharap ke depan program-program ini dapat terus dilakukan," imbuh Topan.

Sementara itu, Esther Sri Astuti mengatakan, problem pangan di Indonesia saat ini tidak lepas dari ketergantungan terhadap impor, tidak hanya beras, tetapi juga sayur mayur, buah-buahan hingga garam.

"Problem pangan di Indonesia kalau kita lihat banyak sekali impor. Impor tidak hanya beras saja tetapi juga sayur mayur, buah-buahan hingga garam. Padahal, kita tahu bahwa lautan kita sangat luas, tetapi kenapa garam itu diimpor, apakah kita tidak bisa memproduksi garam? Ini hal yang sangat menyedihkan," kata Esther.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Esther menyebutkan, impor pangan dari tahun ke tahun semakin meningkat dan jumlahnya tidak main-main. Padahal, Indonesia pernah swasembada beras dan menduduki peringkat keenam sebagai eksportir gula di dunia.

"Pada tahun 1984, kita bisa swasembada beras dan kita mendapatkan penghargaan FAO, tetapi (sekarang) kita impor beras. Pada zaman Belanda, kita adalah eksportir gula terbesar di dunia, nomor 6, tapi sekarang termasuk 10 besar pengimpor gula terbesar dunia. Nah, ini kan, apakah zaman kebalik-balik gitu ya. Nah, apa ada yang salah? Iya, ada, kalau menurut saya," ujar Esther.

Esther menilai solusi pemerintah untuk swasembada beras hanya kebijakan populis, yang hanya sementara. Akhirnya, jalan pintas pemerintah untuk memenuhi pangan dalam negeri saat produksi kurang adalah impor.

"Contohnya, kalau beras produksinya kurang maka impor, kalau gulanya kurang impor. Semuanya diimpor. Ini kan kita tidak berpikir panjang bagaimana kita melakukan swasembada pangan, baik itu beras maupun yang lainnya," kata dia.

Kemudian, Esther mengkritik program bantuan sosial (Bansos) pemerintah yang kurang signifikan menurunkan angka kemiskinan. Angka BPS menunjukkan, dari tahun 2011-2024, kemiskinan hanya turun 2 persen, berbanding terbalik dengan anggaran bansos yang terus bertambah.

"Terakhir, saya liat di nota keuangan APBN, bansos sekitar Rp496 triliun. Tahun 2009 misalnya hanya Rp17 triliun, sekarang tahun 2024 Rp496 triliun. Jadi, kemiskinan turun 2 persen selama kurang lebih 12 tahun, sementara Bansosnya naik ratusan triliunan. Ini something wrong," kata Esther.