Pemprov Matangkan Persiapan Program Makan Bergizi Gratis di Kaltara yang Dimulai 2 Januari 2025

Doc: ANTARA/HO-DKISP Kaltara

Ket. Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara Togap saat rapat koordinasi bersama Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurist membahas persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta.

Tarakan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mematangkan persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada 2 Januari 2025.

"Pemprov Kaltara terus mematangkan persiapan dalam rangka mendukung program Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara Togap Simangunsong di Tanjung Selor, Bulungan, Minggu.

Togap juga sudah melakukan rapat koordinasi bersama PlhDirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurist di Jakarta, Jumat (1/11).

Fokus dalam rapat tersebut membahas terkait persiapan hingga uji coba MBG yang telah terlaksana di beberapa daerah di Kaltara dan kendala serta solusi untuk pemecahannya.

"Di Kaltara sudah terlaksana sosialisasi maupun uji coba MBG di beberapa daerah, seperti Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, dimana semua berjalan dengan lancar," ujar Togap.

Menurutnya, setiap daerah, khususnya di Kaltara memiliki tantangan yang berbeda-beda dimana harga bahan pokok yang beragam, sehingga mempengaruhi anggaran per paket, dimana sebelumnya Kemenko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menetapkannominal Rp15.000, sebagai anggaran MBG per satu orang anak.

"Seperti di Malinau, harga susu di sana berbeda dengan di Tarakan, tetapi harga bahan pangan seperti sayur-sayuran cenderung lebih murah, maka yang logis untuk di Kaltara per paket MBGseharga Rp20.000," kata Togap.

Menanggapi hal tersebut, PlhDirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurist menekankan poin penting dalam menyukseskan program ini adalah ketersediaan anggaran yang cukup.

Ia menyarankan agar pemerintah daerah dapat menggali potensi sumber dana seperti bantuan keuangan provinsi,corporate social responsibility(CSR) perusahaan, ataupun pinjaman lunak dari BPR dan BPD, untuk menutupi kekurangan anggaran MBG.

"Carikan sumber dana bantuan keuangan dari Provinsi, mungkin bantuan keuangan provinsi itu diprioritaskan untuk daerah-daerah 3T," sarannya.

Tak hanya terkait sumber dana, iamengingatkan pentingnya mempersiapkan regulasi yang matang dan pengawasan yang ketat agar program yang menjadi salah satu program unggulan 100 hari pertama Presiden Prabowo berjalan sesuai rencana.

"Dengan waktu yang tidak lama harus jelas, siapa yang bertanggungjawab dan pertanggungjawaban dana tersebut," katanya.