Pemprov Maluku subsidi pedagang di Kota Ambon guna kendalikan inflasi

Doc: Antara/John Soplanit

Ket. Kadis Perindag Provinsi Maluku Yahya Kotta.

Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku memberikan subsidi kepada 31 pedagang pengecer di Kota Ambon yang berjualan di Pasar Batu Merah dan Pasar Mardika sebagai upaya mengendalikan inflasi di daerah itu.


"Ada 13 pedagang di Pasar Mardika dan 18 pedagang di Pasar Batu Merah yang diberikan subsidi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku dalam upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)," kata Kadis Perindag Provinsi Maluku Yahya Kotta pada acara pemberian subsidi yang berlangsung di Kantor Disperindag Maluku, Selasa.


Menurut dia pemberian subsidi yang merupakan inovasi Disperindag Maluku menindaklanjuti instruksi Gubernur Maluku Murad Ismail dalam mengendalikan inflasi khususnya di Kota Ambon.


Inovasi ini juga mengacu pada strategi 4K yakni upaya ketersediaan stok, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif dalam upaya pengendalian inflasi.

"Jadi kita implementasi keterjangkauan harga dengan inovasi subsidi langsung ke pedagang pengecer," ujarnya.

Subsidi yang diberikan kepada pedagang pengecer yang menjual beras, telur, cabai rawit dan cabai keriting sebanyak dua kali dalam sepekan.

Yahya Kotta mengatakan, barang kebutuhan pokok yang diberikan subsidi seperti beras premium yang dijual di pasar tradisional baik di pasar Mardika maupun di pasar Batu merah Rp15.000 per kilogram, disubsidi Rp300 sehingga harganya turun menjadi Rp14.700 per kilogram, kemudian telur ayam ras Rp2.000 per butir diberi subsidi Rp200 sehingga harganya menjadi Rp1.800 per butir.


Karena itu diharapkan para pedagang dapat bekerja sama dengan pemerintah, dengan ikut bertanggung jawab terhadap upaya penurunan harga kebutuhan pokok guna berdampak terhadap inflasi di kota ini.

Disamping itu, tim pengawas atau pemantau diminta untuk mendukung pelaksanaan subsidi langsung kepada pedagang dengan baik, sehingga proses penjualan di pasar dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.


Secara nasional inflasi di September 2023 pada posisi 2,12 persen, Untuk Provinsi Maluku September 2023 pada posisi 3,10 persen.

"Artinya inflasi Maluku masih di atas inflasi nasional secara tahunan. Oleh karena itu sejumlah langkah pengendalian dilakukan dengan berbagai keterbatasan," kata dia

Ia mengakui hampir 90 persen bahan pokok di Maluku didatangkan dari daerah sentra Jawa Timur, Makassar dan Manado, Sulawesi Utara.


Belum lagi dengan kondisi geografis wilayah Maluku yang terdiri dari kepulauan kemudian musim sehingga menjadi kendala yang dihadapi dalam mengendalikan inflasi selain keterbatasan anggaran.


Oleh sebab itu pihaknya bersama TPID melakukan rapat koordinasi dan berbagi tugas, untuk Dinas Pertanian melakukan penanaman cabai secara serempak, Dinas Ketahanan pangan menggelar pangan murah, Bulog melakukan operasi pasar, dan Dinas Perdagangan melakukan pasar murah.