Pemerintah RI Diminta Perkuat Patroli di Laut Natuna Utara

JAKARTA - Lembaga think tankIndonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat patroli laut di Laut Natuna Utara (LNU), guna mencegah praktik penangkapan ikan ilegal di perairan tersebut.

IOJI pada Senin merilis rekomendasi terkait upaya pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal atauIUU fishingdan berbagai tindakan kriminal lainnya.

Dalam rekomendasinya, IOJI menyebut salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah pencurian ikan di LNU adalah penguatan infrastruktur keamanan laut, terutama pasca pelaksanaan proyek utama dalam penguatan laut Natuna.

Proyek penguatan laut Natuna merupakan upaya komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keamanan di Laut Natuna.

Proyek tersebut terbagi menjadi beberapa fokus, antara lain peningkatan alutsista, operasi patroli bersama, penindakan tegas terhadap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran, dan penguatan kerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional.

Rekomendasi IOJI ini dirilis menyusul temuan puluhan kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara, yang terindikasi mencuri ikan.

IOJI menyatakan operasi KIA berbendera Vietnam yang terdeteksi menggunakan alat tangkappair trawlitu berdampak buruk terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Lembagathink tanktersebut menilai kesepakatan mengenai garis batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang disepakati antara pemerintah Indonesia dan Vietnam ternyata belum dapat mengurangi jumlah penyusupan KIA berbendera Vietnam di LNU.

Di sisi lain, Analis SeniorIOJI Imam Prakoso mengatakan bahwa patroli TNI AL di wilayah ZEE Laut Natuna Utara justru berhasil mengurangi intrusi KIA berbendera Vietnam di perairan tersebut.

"Tren yang menarik adalah patroli KRI TNI AL ternyata dapat menurunkan angkaIUU fishingdi sekitar wilayah ZEE LNU. Ketika jumlah kapal patroli di LNU meningkat, jumlah KIA berbendera Vietnam menurun," kata Imam.

Dosen Hukum Internasional Universitas Brawijaya Dhiana Puspitawati berpendapat pemerintah daerah perlu diberi kewenangan untuk membantu penegakan hukum di laut.

Salah satu contoh peran pemerintah daerah adalah melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang dapat membantu mengawasi aktivitas di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia, dan melaporkan pelanggaran kepada aparat penegak hukum.