Pemerintah Proses Kenaikan Tarif Tol

JAKARTA - Pemerintah perlu mempertimbangkan secara cermat rencana menaikkan tarif sejumlah ruas tol. Sebab, kondisi perekonomian nasional tahun ini dibayangi ketidakpastian akibat dampak resesi sejumlah negara maju, terutama Amerika Serikat (AS).

Sebanyak 25 ruas tol masuk dalam daftar yang seharusnya mengalami penyesuaian tarif tol pada 2023 jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Menurut beleid tersebut, penyesuaian tarif dilakukan setiap dua tahun sekali.

Berdasarkan laporan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), penyesuaian tarif tol terbanyak bakal terjadi di Januari 2023. Penyesuaian tarif tol terakhir kali dilakukan pada 2021. Tarif tol yang diberlakukan dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi. Evaluasi dan penyesuaian tarif jalan tol memperhatikan ketiga prinsip tersebut.

Laporan tahunan tersebut menyebutkan penyesuaian tarif tol merupakan salah satu komitmen pemerintah menjaga iklim investasi jalan tol di Indonesia. Investasi jalan tol yang padat modal dan jangka waktu yang panjang membutuhkan jaminan atas modal yang sudah ditanamkan para investor.

Kepala BPJT, Danang Parikesit, mengatakan pihaknya saat ini memang tengah memproses penyesuaian tarif Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Dia berharap proses penyesuaian tarif tol tersebut dapat selesai dalam waktu dekat sesuai dengan perhitungan yang ada.

"Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang sedang kita proses, belum putus, harapan kita secepatnya kalau perhitungan kita bisa diterima," ujar Danang, Minggu (15/1).

BPJT secara berkala juga melakukan evaluasi badan usaha. Hal tersebut merupakan bagian untuk mewujudkan transformasi, inovasi, dan modernisasi penyelenggaraan jalan tol di Indonesia.

Sebelumnya, PT Jasamarga Transjawa Tol akan segera melakukan penyesuaian tarif Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Namun, hingga saat ini PT Jasamarga Transjawa Tol selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tol Jakarta-Cikampek masih menantikan keputusan dari pihak regulator terkait dengan besaran kenaikan tarif.

VP Corporate Secretary and Legal Jasamarga Transjawa Tol, Aldrin Maulana, mengatakan pihaknya masih belum dapat memastikan besaran penyesuaian tarif dan jadwal diberlakukannya tarif baru di ruas tersebut. Menurutnya, proses tersebut masih dibahas oleh pihak regulator yakni BPJT Kementerian PUPR.

Volume Trafik

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira menilai kenaikan tarif tol saat ini kurang tepat meskipun aturannya disesuaikan dengan kenaikan inflasi. "Kalau bisa ada moratorium kenaikan tarif jalan tol dulu. Pihak pengelola jalan tol bisa meraih kenaikan pendapatan ketika aktivitas mobilitas masyarakat dan angkutan logistik meningkat," tegasnya pada Koran Jakarta, Minggu (15/1).

Dia menjelaskan, yang harusnya dikejar saat ini adalah volume trafik kendaraan baik kendaraan pribadi maupun logistik, jangan berpikir soal kenaikan tarif. "Dikhawatirkan, naiknya tarif jalan tol membuat pengguna justru enggan lewat tol," tandasnya.