Pemerintah Konsisten Bangun Nusantara, Peluang Investasi di IKN Terus Dipromosikan

JAKARTA – Pemerintah terus mempromosikan peluang investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur kepada para investor luar negeri. Investasi yang masuk ke IKN bersifat jangka panjang mengingat pembangunan sebuah ibu kota baru membutuhkan waktu yang panjang sekitar 25 sampai dengan 30 tahun.

"Kami pun saat melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka menarik investor ke Indonesia. Kami juga selalu menyampaikan mengenai potensi yang berada di IKN ini," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani di Jakarta, Jumat (31/1).

Seperti dikutip dari Antara, pembangunan IKN diselaraskan sebagai smart forest city di mana IKN menjadi kota yang bersih dan ramah lingkungan dalam hal energi, infrastruktur, dan sebagainya.

Menurut Rosan, minat investor luar negeri untuk menanamkan modal di IKN memang sudah ada, hal ini terlihat dari perusahaan Singapura yang berinvestasi pada panel surya di Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kita lihat memang minatnya (appetite) itu sudah ada, walaupun pada saat ini masih banyak pembangunan untuk yang sifatnya infrastruktur dan juga yang paling penting adalah membentuk suatu komunitas di dalam IKN ini sehingga baik dari sekolah juga sudah mulai ada pembangunan, kemudian rumah sakit juga sudah ada, properti, dan restoran jadi komunitasnya akan terbentuk," katanya.

Minat Investor Asing

Rosan menyampaikan dengan terbentuknya komunitas di IKN maka minat investor asing untuk berinvestasi ke ibu kota baru kemungkinan dapat meningkat ke depannya.

"Dengan terbentuk komunitas ini tentunya akan lebih menimbulkan  appetite yang lebih tinggi lagi dalam rangka mereka melihat komunitas sudah terbentuk di IKN sehingga investasi yang pada saat ini mungkin lebih banyak di infrastruktur akan terus meningkat ke depannya," katanya.

Dia menambahkan pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN dan berharap IKN sebagai pusat pemerintahan politik dapat terwujud pada tahun 2028.

"Kami juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan (pembangunan) ini berjalan dengan sangat tinggi sehingga diharapkan IKN sebagai pusat pemerintahan politik bisa selesai melalui pembangunan beberapa gedung legislatif atau yudikatifnya pada tahun 2028," ujar Rosan.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menyebut dana sebesar 48,8 triliun rupiah periode 2025-2029 dari APBN yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN guna mewujudkan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik.

IKN akan disebut ibu kota politik ketika kawasan itu sudah lengkap semua lembaga atau alat negara, bukan hanya eksekutif, tapi juga yudikatif hingga legislatif.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono mengungkapkan investor di Nusantara, terus membangun sesuai kesepakatan jadwal.

“Investor yang sudah groundbreaking memiliki jadwal pembangunan yang jelas dalam perjanjian kerja sama. Saat ini, ada yang masih dalam tahap desain, ada yang sudah mulai membangun, dan beberapa bahkan sudah menyelesaikan pembangunan serta mulai beroperasi. Jadi semuanya berjalan sesuai timeline,” ujar Agung.

Agung menjelaskan setiap investor yang melakukan groundbreaking  telah menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan dengan Otorita IKN. Dalam perjanjian kerja sama ini, tercantum rencana pembangunan yang mencakup tahapan dan jadwal proyek.

Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban investor memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah perjanjian ditandatangani.