Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Transisi Energi

Pemerintah Dorong Pembiayaan Hijau Perumahan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta meningkatkan kerja sama atau kolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan hijau perumahan di Indonesia. Langkah itu dimaksudkan untuk mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, menurut Laporan Climate Transparency, pada 2021 bangunan gedung di Indonesia mengeluarkan emisi karbon sebesar 4,6 persen emisi langsung (pembakaran untuk penghangat, memasak, dan lain-lain) dan 24,5 persen emisi tidak langsung (jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga). Untuk itu, diperlukan langkah strategis untuk efisiensi pemanfaatan energi khususnya pada bangunan perumahan melalui implementasi konsep Bangunan Gedung Hijau.

"Kementerian PUPR telah menggagas Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) sebagai langkah transisi ke perumahan hijau dengan menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau," kata Herry dalam acara Side Event ASEAN Chairmanship : Seminar on Energy Efficient Mortgage Development Throughout ASEAN Countries di Jakarta, Selasa (22/8).

IGAHP mencakup adaptasi, mitigasi, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan hijau yang memungkinkan Indonesia mencapai target emisi nol karbon untuk sektor perumahan pada 2050. Progam ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan di bidang pembiayaan perumahan.

Herry menambahkan PUPR membangun 6,8 juta rumah selama 2015-2021 dan 1,1 juta rumah pada 2022 melalui Program Satu Juta Rumah. Terlepas dari pencapaian penyediaan perumahan tersebut, masih terdapat backlog kepemilikan rumah 12,7 juta dan rumah tidak layak huni sebanyak 23,7 juta yang juga perlu diintegrasikan dengan implementasi desain Bangunan Gedung Hijau yang tahan iklim.


Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini

Komentar

Komentar
()

Top