PBB: Situasi Keamanan dan Kemanusiaan di Sudan Memburuk dengan Cepat

KHARTOUM - Kepala Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan atau United Nations Integrated Transition Assistance Mission In Sudan (UNITAMS), Volker Perthes melaporkan bahwa situasi keamanan dan kemanusiaan di negara itu memburuk dengan cepat.

"Sejak meletus konflik antara Pasukan Militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada 15 April 2023, situasi keamanan, HAM, dan kemanusiaan terus memburuk dengan cepat di seluruh negeri, terutama di Khartoum, Darfur, dan Kordofan," kata Perthes pada Selasa (13/6).

Dia mengatakan meskipun belum dapat memverifikasi semua dugaan pelanggaran, informasi yang diterima dari berbagai entitas masyarakat sipil dan jaringan pembela HAM memberi gambaran yang jelas tentang skala dampak yang menghancurkan terhadap penduduk sipil di Sudan.

Utusan PBB itu mengatakan sangat khawatir dengan dugaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan selama konflik di Sudan. Akibat bentrokan militer di Sudan, lebih dari 1.000 korban tewas dan ribuan orang lainnya terluka.

PBB memperkirakan lebih dari satu juta penduduk telah mengungsi dan lebih dari 840.000 orang mencari perlindungan di daerah perdesaan dan negara bagian lain, sementara 250.000 orang lainnya telah melintasi perbatasan Sudan.

Perthes mengutuk semua serangan terhadap warga sipil di Sudan. "PBB akan melanjutkan upaya untuk memantau situasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk terlibat dengan semua pihak guna mencapai resolusi damai atas konflik tersebut, dalam koordinasi dengan mitra regional dan internasional," ujar dia.

Konflik Sudan dipicu ketidaksepakatan selama beberapa bulan terakhir di antara kedua pihak tentang integrasi RSF ke angkatan bersenjata--yang menjadi syarat utama dari perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.

Keadaan Darurat

Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021 saat militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat dalam sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai kudeta.

Masa transisi, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, khawatir atas laporan mengenai kekerasan skala besar dan jatuhnya banyak korban di Sudan. ''Dia sangat khawatir dengan meningkatnya kekerasan etnis, serta laporan kekerasan seksual,'' kata Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric.

Untuk itu, menurut dia, Guterres meminta pihak-pihak yang bertikai di Sudan untuk menghentikan pertempuran dan berkomitmen untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan.

Guterres juga mendesak semua pihak untuk melindungi warga sipil. "Dengan hampir sembilan juta orang sekarang sangat membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan di Darfur, dia menekankan perlunya mengakhiri penjarahan dan memperluas akses (penyaluran bantuan)," kata Dujarric.

PBB menyebut situasi kemanusiaan di Sudan sangat genting karena bahan-bahan kebutuhan yang penting untuk kelangsungan hidup masyarakat menjadi langka di pusat-pusat perkotaan yang paling terpukul akibat pertempuran.