Negara-negara G7 Menyetujui Kode Etik AI untuk Bisnis

BRUSSELS - Negara-negara industri G7, pada Senin (30/10), dilaporkan menyetujui kode etik bagi perusahaan yang mengembangkan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), seiring dengan upaya dunia untuk memitigasi risiko dan potensi penyalahgunaan teknologi.

Dikutip dari Channel NewsAsia (CNA), informasi dari dokumen G7 ini menyebutkan kode etik tersebut akan menjadi tonggak penting dalam cara negara-negara besar mengatur AI, di tengah kekhawatiran privasi dan risiko keamanan.

Para pemimpin negara-negara G7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (AS), serta Uni Eropa, memulai proses tersebut pada Mei di forum tingkat menteri yang dijuluki "Hiroshima proses AI".

"Kode 11 poin tersebut bertujuan mempromosikan AI yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya di seluruh dunia dan akan memberikan panduan sukarela untuk tindakan organisasi yang mengembangkan sistem AI paling canggih, termasuk model dasar paling canggih dan sistem AI generatif," kata dokumen G7.

Hal ini bertujuan membantu meraih manfaat dan mengatasi risiko dan tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi ini. Kode ini mendesak perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko di seluruh siklus hidup AI, serta mengatasi insiden dan pola penyalahgunaan setelah produk AI dipasarkan.

Perusahaan harus memublikasikan laporan publik mengenai kemampuan, keterbatasan dan penggunaan serta penyalahgunaan sistem AI, dan juga berinvestasi dalam kontrol keamanan yang kuat.

Uni Eropa telah berada di garis depan dalam mengatur teknologi baru ini dengan menerapkan Undang-Undang (UU) tentang AI yang sangat ketat. Sementara Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara di Asia Tenggara telah mengambil pendekatan yang lebih lepas tangan dibandingkan dengan negara-negara UE untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Kode Etik adalah dasar yang kuat untuk memastikan keselamatan dan akan bertindak sebagai jembatan sampai peraturan ada," kata Kepala bidang digital Komisi Eropa, Vera Jourova, berbicara di forum tata kelola internet di Kyoto, Jepang, awal bulan ini.

Sementara itu, pemerintah Inggris menganggarkan dana sebesar dua juta poundsterling (sekitar 384 miliar rupiah) untuk membantu para guru di negara itu mempermudah proses pembelajaran dengan menggunakan kecerdasan buatan.

"Setiap guru di Inggris akan memanfaatkan sumber daya baru berdukungan kecerdasan buatan (AI) guna membantu mereka merencanakan pembelajaran dan menyusun materi ujian serta membantu mengurangi beban kerja," tulis Kementerian Pendidikan Inggris dalam siaran pers yang disiarkan laman pemerintah Inggris.

Investasi sebesar dua juta pound itu disalurkan kepada Oak National Academy untuk menciptakan alat pembelajaran baru berdukungan AI yang bakal menjadi langkah awal dalam menyediakan asisten perencanaan pembelajaran AI yang dipersonalisasi.

Oak National Academy didirikan untuk mendukung guru dalam mendapatkan sumber daya kurikulum daring berkualitas tinggi. Pengalokasian dana sebesar itu ditempuh menyusul sebuah proyek percontohan alat penyusun ujian dan perencana pembelajaran berdukungan AI. n SB/CNA/N-3