Militer Ambil Alih Kendali Kemanan Nepal, Mengaku Akan Hormati Prinsip-prinsip Demokrasi

NEPAL – Setelah polisi gagal mengendalikan keamanan saat terjadi aksi unjuk rasa yang rusuh, akhirnya militer Nepal mengambil alih pengamanan negara. Militer menegaskan komitmennya terhadap nilai dan norma demokrasi.

“Perundingan untuk membentuk pemerintahan sementara masih berlangsung,” tutur juru bicara militer Brigjen Raja Ram kepada Anadolu, Kamis. Pernyataan tersebut muncul setelah gelombang protes besar yang digerakkan oleh generasi muda atau "Gen Z" berhasil menggulingkan pemerintahan terpilih Perdana Menteri KP Sharma Oli.

Aksi protes pecah usai pemerintah Oli melarang penggunaan platform media sosial pekan lalu. Pemerintah menuntut perusahaan multinasional penyedia layanan tersebut membuka kantor di Nepal, negara yang dikelilingi daratan itu. Dalam waktu 24 jam sejak Senin, ketika protes melanda ibu kota Kathmandu, Oli mengundurkan diri, Selasa. Di hari yang sama, Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel menyampaikan pidato publik, menyerukan ketenangan dan dialog sebagai jalan keluar dari kekerasan.

Tentara Nepal, lembaga keamanan, dan birokrasi sipil dalam pernyataan terpisah juga menyerukan penyelesaian damai atas krisis. Seruan itu disampaikan ketika para demonstran menyerbu parlemen, kantor kepresidenan, dan Mahkamah Agung, serta menyerang kantor dan kediaman para politisi. Pada hari Selasa malam, militer dikerahkan ke seluruh negeri. Pemerintah memberlakukan larangan berkumpul dan jam malam, sementara pasukan melakukan penangkapan dan menyita senjata.

Sedikitnya 31 orang tewas sejak awal protes merebak, termasuk dua korban akibat tembakan tentara pada Kamis. Ratusan orang lainnya terluka saat pasukan menggagalkan upaya pembobolan penjara. Sekitar 15.000 narapidana dilaporkan berhasil melarikan diri. Ram mengatakan kepada Anadolu melalui sambungan telepon bahwa fokus utama pasukan keamanan adalah menjaga ketertiban dan keamanan.

“Tujuannya adalah memfasilitasi kehidupan sehari-hari rakyat kami dan melindungi infrastruktur, termasuk gedung pemerintah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa lembaga keamanan hanya bertugas mendukung upaya menjaga stabilitas. Menanggapi tuntutan para pengunjuk rasa yang dipimpin generasi muda untuk membentuk pemerintahan sementara, Ram menyatakan bahwa interaksi dengan berbagai lapisan masyarakat masih berlangsung dan akan segera diselesaikan.

Sebagian besar korban dalam kekerasan terbaru di Nepal adalah kalangan muda. Sebelum mengundurkan diri, pemerintahan Oli sempat mencabut larangan penggunaan media sosial. Ribuan warga kemudian menggelar diskusi daring pada Rabu untuk membahas calon pemimpin sementara. Mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki menjadi salah satu tokoh yang disebut-sebut akan memimpin pembentukan pemerintahan sementara