Menyusul Vietnam, Filipina Bersiap Larang Penayangan 'Barbie'

MANILA - Pihak berwenang Filipina pada Selasa (4/7) mengumumkan tengah mempertimbangkan untuk melarang penayangan "Barbie", menyusul kebijakan Vietnam yang telah menetapkan pelarangan film karya Greta Gerwig tersebut

Variety melaporkan, perilisan film tersebut menimbulkan kontroversi karena memuat adegan peta yang menggambarkan "sembilan garis putus-putus", representasi klaim teritorial Beijing di Laut Tiongkok Selatan yang disengekatan oleh sejumlah negara dikawasan tenggara.

Filipina, seperti Vietnam, Brunei, dan Malaysia, memiliki klaim yang tumpang tindih di perairan tersebut dan dengan tegas menolak klaim Tiongkok atas hampir seluruh wilayah maritim tersebut.

"Jika garis putus-putus 9 yang tidak valid benar-benar digambarkan dalam film 'Barbie,' maka Badan Tinjauan dan Klasifikasi Film dan Televisi (MTRCB) berkewajiban untuk melarang hal yang sama karena merendahkan kedaulatan Filipina," kata Senator Filipina Francis Tolentino , wakil ketua komite hubungan luar negeri Senat, menurut laporan media lokal.

Pada Selasa, MTRBC menerbitkan pernyataan di situsnya yang mengatakan bahwa mereka sedang memeriksa klasifikasi film tersebut. Tapi itu tidak memberikan penjelasan.

"Kami mengonfirmasi bahwa Dewan telah meninjau film 'Barbie' hari ini, 04 Juli 2023. Saat ini, Komite Tinjauan Pertama yang ditugaskan sedang mempertimbangkan permintaan dari Warner Brothers FE Inc. untuk Izin Pameran. Setelah tersedia, salinan Izin Pameran atau keputusan Panitia akan diunggah ke situs resmi Badan," kata MTRBC.

Tahun lalu, MTRBC memblokir perilisan "Uncharted" di Filipina karena alasan yang sama.

Seorang senator lokal dilaporkan akan meminta distributor Warner Bros untuk mengedit adegan yang menyinggung di "Barbie" ini, meski tidak ada kepastian bahwa pihak studio akan setuju.

"Bioskop-bioskop Filipina setidaknya harus memberikan penafsian eksplisit bahwa sembilan garis putus-putus adalah sebuah isapan jempol dari imajinasi Tiongkok," kata Senator Risa Hontiveros.

Laut Tiongkok Selatan memiliki beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia, tempat penangkapan ikan yang kaya, dan sumber daya mineral. Tiongkok telah mempertegas klaimnya untuk menguasai wilayah tersebut dengan memperkuat terumbu karang dan mereklamasi tanah di sekitar fitur maritim pasang surut yang berjarak beberapa ratus mil dari garis pantai kontinentalnya.

Satuan penjaga pantai Filipina secara teratur bentrok dengan armada kapal Tiongkok yang diklaim sebagai kapal penangkap ikan, tetapi diklaim oleh pihak lain sebagai bagian dari upaya besar-besaran untuk mengintimidasi negara tetangga. Vietnam sering mengeluh tentang kapal Tiongkok yang beroperasi di dekat anjungan produksi minyak laut di perairan yang diklaim Vietnam.

Pengadilan resolusi perselisihan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) di Den Haag pada 2016 memutuskan dengan suara bulat terhadap validitas sembilan garis putus-putus. Namun, meskipun Arbitrase Laut Tiongkok Selatan bersifat final dan mengikat, tidak ada mekanisme yang jelas untuk implementasinya dan Tiongkok mengatakan tidak mengakui keputusan tersebut.