Menko PMK Ingatkan Ancaman Defisit Jaminan Kesehatan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan ancaman defisit finansial program jaminan kesehatan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara Universal Health Coverage (UHC) Day 2025 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan,  Jakarta.

Penyakit tidak menular yang sebenarnya bisa dicegah masyarakat terus menjadi penyumbang utama peningkatan klaim pembiayaan kesehatan. Kasus kesehatan yang berat ini menyumbang lebih dari lima puluh dua persen angka kematian secara nasional.

"Fakta ini mengungkapkan kebenaran sederhana namun mendasar, bahwa selama kita hanya fokus memadamkan api di hilir melalui pengobatan tanpa menutup kran di hulu melalui pencegahan, maka defisit JKN masih terus akan terancam," ujar Pratikno, Jumat (12/12) lalu.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar turut menyoroti tantangan besar berupa puluhan juta peserta status nonaktif. Data terbaru menunjukkan tingkat keaktifan pembayaran iuran peserta jaminan sosial ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

"Tantangan sekarang bukan hanya cakupan kepesertaan, melainkan juga keaktifan peserta dalam membayar iuran. Masih ada 20,38% peserta tidak aktif atau setara dengan 53 juta orang," kata Muhaimin di kesempatan yang sama.

Muhaimin menilai bahwa revolusi preventif secara terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai persoalan kesehatan warga negara. Ia menyentil kebiasaan masyarakat yang masih sering mengonsumsi berbagai jenis makanan tidak sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara, Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memaparkan pencapaian positif terkait perluasan cakupan kepesertaan. Ketua Dewas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, membandingkan kecepatan Indonesia mencapai status cakupan semesta dengan capaian negara maju.

"Dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia, misalnya yang ada di Eropa dan daerah lain di negara lain, Jerman saja yang mempunyai sejarah mengenai jaminan kesehatan yang terpanjang di dunia, itu mencapai UHC-nya dalam waktu 112 tahun. Kita Indonesia cuma dalam waktu 10 tahun," ucap Abdul Kadir.

Total cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional tercatat telah mencapai angka 98,6 persen. Jumlah tersebut menandakan bahwa lebih dari 282 juta jiwa telah menjadi peserta.

Pemerintah mengakui masih terdapat perbedaan akses layanan kesehatan antara Pulau Jawa dengan wilayah bagian timur Indonesia. Kesenjangan ini terjadi akibat kurangnya ketersediaan tenaga medis profesional dan fasilitas rumah sakit di daerah pelosok.

"Ini disebabkan bukan karena BPJS Kesehatan tidak mampu menjangkau daerah-daerah tersebut, tapi memang karena supply side, dalam hal ini kehadiran daripada tenaga kesehatan, kehadiran daripada rumah sakit, dan kehadiran alat-alat kesehatan yang masih sangat kurang," kata Abdul Kadir.

Seluruh pemangku kepentingan diharapkan memperkuat komitmen kolaborasi demi menjaga keberlanjutan program strategis nasional di masa depan. Upaya pencegahan penyakit harus berjalan beriringan dengan reformasi sistem agar kesehatan masyarakat Indonesia semakin terjamin kualitasnya. ils/I-1