Memilih Pemimpin yang Berjiwa Melayani

Oleh: Antonius Benny Susetyo

Pakar Komunikasi

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak merupakan salah satu momen penting dalam demokrasi di Indonesia. Pilkada memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan memimpin daerah mereka, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. Dengan demikian, keberhasilan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pelaksanaannya yang berjalan lancar, tetapi juga oleh seberapa baik masyarakat memahami rekam jejak para calon kepala daerah yang akan dipilih.

Di tengah maraknya dinamika politik Indonesia, fenomena calon kepala daerah dengan latar belakang yang bermasalah, seperti dugaan korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), atau terlibat dalam kasus narkoba, kerap mencuat ke permukaan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kita, sebagai masyarakat, benar-benar memiliki akses yang memadai untuk mengetahui rekam jejak calon-calon tersebut? Sayangnya, banyak di antara kita yang masih kesulitan mendapatkan informasi yang komprehensif tentang calon kepala daerah yang akan dipilih, sebuah tantangan yang tidak hanya merugikan demokrasi, tetapi juga kualitas pemimpin yang terpilih.

Salah satu persoalan terbesar dalam Pilkada adalah sulitnya akses publik terhadap informasi rekam jejak calon kepala daerah. Berdasarkan berbagai survei, lebih dari 50% masyarakat merasa kesulitan dalam mengetahui rekam jejak para calon yang mereka hadapi dalam Pilkada.

Hal ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk minimnya transparansi, akses terbatas ke dokumen resmi seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan keterbatasan informasi yang tersedia untuk umum. Akses publik terhadap informasi rekam jejak ini seharusnya menjadi hak dasar masyarakat. Transparansi adalah fondasi penting dalam sebuah demokrasi yang sehat.

Di Indonesia, sudah ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang seharusnya mempermudah masyarakat dalam memperoleh data terkait rekam jejak para calon kepala daerah. Sayangnya, dalam praktiknya, undang-undang tersebut sering kali tidak efektif diimplementasikan.

Masih banyak hambatan birokrasi yang membuat masyarakat kesulitan mengakses informasi penting ini. Tidak jarang kita mendapati calon kepala daerah yang pernah terjerat kasus korupsi atau bahkan sudah dipenjara, namun tetap bisa maju dalam Pilkada dan mendapatkan dukungan besar dari masyarakat. Ini menunjukkan banyak calon yang berusaha menutup-nutupi masa lalu mereka, atau memanfaatkan celah hukum untuk tetap bisa bersaing dalam kontestasi politik.

Salah satu fenomena yang sering terjadi dalam politik Indonesia adalah masyarakat yang mudah melupakan rekam jejak buruk para calon. Kondisi ini diperparah oleh tingginya pengaruh popularitas dan pencitraan dibandingkan dengan kompetensi dan rekam jejak yang sebenarnya.

Politisi yang pernah terlibat dalam kasus hukum atau memiliki rekam jejak yang buruk, sering kali tetap mendapatkan tempat di hati masyarakat hanya karena mereka mampu menciptakan citra yang baik melalui media massa atau kampanye yang menarik simpati rakyat. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan kecenderungan masyarakat yang melodramatik, yang mudah terjebak pada narasi-narasi emosional.

Dalam Pilkada, banyak calon yang berhasil memanfaatkan perasaan simpati masyarakat dengan memainkan isu-isu populis, seperti kemiskinan atau infrastruktur, tanpa memberikan solusi yang konkrit untuk masalah tersebut. Hal ini mengakibatkan masyarakat sering kali tertipu oleh penampilan luar calon kepala daerah tanpa menggali lebih dalam tentang rekam jejak dan prestasi yang mereka miliki.

Sebagai contoh, calon yang sering memamerkan aksi "dekat dengan rakyat" dengan mengunjungi pasar-pasar tradisional atau ikut bekerja bersama masyarakat di lapangan, sering kali dipandang lebih positif dibandingkan calon yang tidak melakukan hal tersebut, meskipun rekam jejak mereka dalam tata kelola pemerintahan sangat buruk.