Media Jepang Soroti Aksi Protes Pascaputusan MK dan RUU Pilkada

Tokyo - Sejumlah media Jepang menyoroti isu terkini menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia, yakni demonstrasipada Kamis (22/8) yang memprotes Revisi RUUPilkadapascaputusanMahkamah Konstitusi soal persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah.

The Japan Times, misalnya, dalam beritanya berjudul"Power struggle between Indonesia's court and parliament sparks protests"menulis Parlemen Indonesia menunda pengesahan revisi RUU Pilkada yang memantik protes, menyusul penolakan atas undang-undang yang dianggap memperkuat pengaruh politik Presiden Joko Widodo yang segera lengser.

Selanjutnya, media tersebut menyebutkan bahwa perubahan atas RUU Pilkada yang ditentang banyak pihak itu akan menghalangi kritik terhadap pemerintah yang vokal dalam perebutan jabatan gubernur Jakarta serta melanggengkan jalan bagi putra bungsu Joko Widodo untuk maju dalam Pilkada di salah satu daerah di Pulau Jawa pada November ini.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pengesahan dalam sidang paripurna DPR RI itu ditunda karena jumlah anggota yang hadir tak memenuhi syarat kuorum.

Namun, adu kekuatan antara parlemen dan lembaga yudikatif itu disebutkan terjadi di tengah perkembangan politik yang dramatis selama sepekan di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu dan terjadi di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo periode kedua.

Manuver politik itu juga memicu gelombang protes daring yang memunculkan poster berlatar belakang warna biru bertuliskan "Peringatan Darurat" di atas lambang negara Indonesia burung Garuda di berbagai media sosial.
Halaman Selanjutnya....