Komisi II DPR Nilai Bentuk Otorita Paling Cocok untuk IKN Saat Ini

Doc: dpr.go.id/arief

Ket. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat kerja Komisi II di Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyikapi usulan Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat agar pemerintahan IKN nanti berupa Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara atau disingkat dengan Provinsi DKI Nusantara. Menurut Doli, berdasarkan diskusi dengan pemerintah dan para pakar, untuk saat ini bentuk pemerintahan yang paling cocok untuk IKN adalah otorita.

"Kami menganalisis, mendapatkan masukan yang kemudian mendiskusikan dengan pakar-pakar dan segala macam. Dan akhirnya kami sepakat dengan pemerintah untuk memang sekarang itu lebih baik bentuk organisasinya (pemerintahan) otorita," kata Doli seperti dikutip dari laman resmi DPR RI di Jakarta, Selasa (19/9).

Meski demikian, Doli mengatakan, ketika perekonomian IKN sudah berjalan dan stabil, bukan tidak mungkin suatu saat pemerintahan IKN akan berubah menjadi Pemerintahan Daerah Khusus.

"Memang ada rencana, pada akhirnya nanti saat semuanya sudah settlebisa jadi nanti kita akan berpikir akan menjadi semacam Pemerintah Daerah Khusus. Bahwa nanti, at the end setelah semuanya berjalan akan jadi pemerintah daerah khusus atau apa, ya nanti aja kita lihat setelah rencana rencana di dalammasterplanitu terlaksana." sambungnya.

Menurut Doli, bentuk pemerintahan otorita ini dinilai lebih efektif untuk mendukung pembangunan di IKN selesai sesuai rencana. "Tapi untuk langkah tahap-tahap pertama ini, supaya pembangunannya efektif dan sesuai rencana," katanya.